Saumlaki, Kapatanews.com – Gelombang kritik keras terhadap gaya komunikasi Bupati Kepulauan Tanimbar kian menguat. Dua aktivis lokal, Kilat Lartutul dan Alex Belay, secara terbuka melontarkan bantahan tajam atas narasi yang berkembang di ruang publik, yang mereka nilai bukan sekadar keliru, tetapi berpotensi menyesatkan dan membahayakan stabilitas daerah.
Pernyataan tersebut muncul di tengah memanasnya isu proyek strategis nasional Blok Masela yang belakangan menjadi sorotan publik. Dalam situasi yang semestinya membutuhkan ketenangan dan kejelasan informasi, komunikasi pimpinan daerah justru dinilai memicu kegaduhan baru.
Kilat Lartutul menegaskan, persoalan ini tidak bisa lagi dipandang sebagai kesalahan biasa dalam berbicara. Ia menyebut, setiap pernyataan pejabat publik memiliki konsekuensi luas, terlebih ketika menyangkut isu strategis yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Kami ingatkan secara serius, Bupati harus mulai berhati-hati dalam setiap ucapan di ruang publik. Ini bukan soal gaya bicara, ini soal dampak. Masyarakat yang turun aksi itu bukan tanpa alasan. Mereka datang dengan keresahan nyata, dengan persoalan konkret yang mereka rasakan sendiri,” tegas Kilat.
Ia menilai, terdapat kecenderungan berbahaya dalam cara pandang terhadap kritik publik. Aspirasi masyarakat yang seharusnya menjadi bahan evaluasi, justru dibaca sebagai gangguan bahkan ancaman terhadap pemerintah daerah.
“Yang jadi masalah, setiap kali suara rakyat muncul, justru dibaca sebagai gangguan, bahkan ancaman. Ini cara pandang yang keliru dan berbahaya,” lanjutnya.
Lebih jauh, Kilat menyoroti lemahnya fungsi pengendalian dalam lingkaran internal pemerintahan daerah. Menurutnya, tim di sekitar kepala daerah seharusnya berperan sebagai filter yang memastikan setiap pernyataan yang keluar telah matang secara substansi maupun komunikasi.
“Kami melihat ada kegagalan serius dalam lingkaran dalam Bupati. Tim yang seharusnya menjadi penyaring, justru gagal mematangkan narasi sebelum disampaikan ke publik. Akibatnya, setiap pernyataan justru menimbulkan kegaduhan baru,” ujarnya.
Ia juga menyinggung hasil kajian akademik yang dilakukan oleh Universitas Pattimura melalui metode social mapping. Kajian tersebut, kata dia, telah mengidentifikasi potensi dampak sosial yang signifikan dari pembangunan dan operasional Blok Masela di sejumlah wilayah terdampak.
“Ini bukan isu kosong, ini hasil kajian ilmiah. Kalau kritik yang lahir dari data dan realitas lapangan justru dianggap ancaman, maka yang bermasalah bukan rakyat, tetapi kepemimpinan itu sendiri,” tegas Kilat.
Senada dengan itu, Alex Belay menilai persoalan ini telah masuk pada tahap yang lebih serius, yakni kegagalan dalam membangun komunikasi publik yang sehat dan bertanggung jawab.
Menurut Alex, dalam kurun waktu yang relatif singkat, telah terjadi lebih dari satu pernyataan kontroversial yang menunjukkan lemahnya persiapan sebelum kepala daerah tampil di forum resmi.
“Kalau kita bicara jujur, ini bukan lagi soal salah ucap. Ini sudah masuk kategori kegagalan membangun komunikasi publik,” kata Alex.
Ia menekankan bahwa setiap kata yang disampaikan oleh seorang kepala daerah bukanlah pernyataan pribadi, melainkan representasi institusi yang membawa dampak luas terhadap persepsi publik dan stabilitas sosial.
“Dalam waktu singkat, sudah terjadi dua kali blunder. Ini memperlihatkan bahwa Bupati tidak dipersiapkan secara matang sebelum tampil di forum resmi. Ini berbahaya, karena setiap kata dari seorang kepala daerah punya konsekuensi besar,” lanjutnya.
Alex juga menyoroti peran orang-orang di sekitar pimpinan daerah yang dinilai tidak menjalankan fungsi kontrol secara optimal. Tidak adanya penyaringan dan penguatan pesan, menurutnya, justru memperbesar risiko kesalahan komunikasi.
“Yang lebih mengkhawatirkan, orang-orang di sekeliling Bupati seperti tidak menjalankan fungsi kontrol. Tidak ada penyaringan, tidak ada penguatan pesan. Akibatnya, narasi yang muncul justru memicu keresahan di tengah masyarakat,” ujarnya.
Ia memperingatkan bahwa jika pola komunikasi seperti ini terus dipertahankan, maka potensi eskalasi konflik sosial akan semakin terbuka.
“Kalau pola ini terus dipertahankan, maka kita sedang menunggu waktu sampai kegaduhan itu benar-benar meledak di ruang publik. Ini bukan peringatan biasa. Ini alarm,” tegas Alex.
Dalam pandangannya, komunikasi publik yang tidak terkelola dengan baik dapat berdampak sistemik, mulai dari menurunnya kepercayaan masyarakat hingga terganggunya stabilitas daerah.
“Kalau tidak segera dievaluasi, gaya komunikasi seperti ini bisa merusak kepercayaan masyarakat, memperlemah stabilitas daerah, dan membuka ruang konflik yang lebih luas di Tanimbar,” tambahnya.
Situasi ini menempatkan isu Blok Masela tidak hanya sebagai persoalan pembangunan semata, tetapi juga sebagai ujian terhadap kualitas kepemimpinan dan kemampuan pemerintah daerah dalam membangun dialog yang sehat dengan masyarakat.
Di tengah dinamika yang terus berkembang, suara dari kalangan masyarakat sipil menjadi indikator penting bahwa ada persoalan mendasar dalam relasi antara pemerintah dan rakyat yang perlu segera dibenahi.
Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat pernyataan resmi terbaru dari pihak Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar terkait kritik yang disampaikan kedua aktivis tersebut.
Namun demikian, sejumlah pihak menilai bahwa momentum ini seharusnya menjadi bahan refleksi bagi seluruh pemangku kepentingan, khususnya dalam memperbaiki pola komunikasi publik yang lebih transparan, berbasis data, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.
Ketika ruang publik dipenuhi oleh narasi yang saling bertabrakan, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar citra, melainkan legitimasi.
Dan ketika legitimasi mulai tergerus, maka yang tersisa hanyalah jarak antara pemerintah dan rakyatnya.
Sebuah jarak yang, jika dibiarkan, dapat berubah menjadi jurang. (KN-07)