Oleh : Febry Calvin Tetelepta
Ambon,Kapatanews.com – Maluku secara konsisten menempati peringkat bawah dalam berbagai indeks terkait perekonomian dan kesejahteraan. Karena itu, kita harus berubah dan berbenah secara besar-besaran. Perlu percepatan pembangunan, bukan percepatan yang biasa-biasa, melainkan percepatan yang luar biasa.
Maluku harus bisa “naik kelas”. Masalahnya, kita sudah lama terpaku pada cara-cara yang biasa. Dengan kondisi dan strategi yang terus-menerus seperti ini: business as usual, berulang-ulang, dan tanpa perubahan pendekatan, capaian kita kemungkinan juga tidak akan banyak berubah. Maluku sudah ‘mentok’ dan akan tetap berjalan di tempat. Untuk bisa “naik kelas”, Maluku harus mulai melakukan transformasi ekonomi. Kuncinya adalah industrialisasi, dan syukur-syukur jika industrialisasi tersebut bisa diikuti dengan hilirisasi.
Persoalannya, industrialisasi hampir tidak mungkin dilakukan di (Pulau) Ambon. Ambon sudah padat, penuh, dan jenuh sehingga tidak mampu lagi menampung beban industri skala besar. Pembangunan terkonsentrasi di sini selama puluhan tahun (bahkan ratusan tahun-jika dihitung sejak zaman kolonial). Daya dukung dan daya tampungnya kian terbatas. Hasilnya pun cenderung stagnan bagi pertumbuhan dan kesejahteraan Maluku. Jika terus dipaksakan, pembangunan skala besar di Ambon hanya akan menambah beban sekaligus memberikan tekanan berlebih bagi Ambon yang justru berpotensi merugikan alam dan kita semua.
Karena itu, Maluku perlu sebuah lompatan. Lompatan itu dimulai dengan perubahan paradigma pembangunan, tidak boleh lagi Ambon-sentris, tetapi harus Maluku-sentris.
Ambon, mau tidak mau, suka tidak suka, akan tetap menjadi mesin pertumbuhan bagi Maluku. Ambon adalah pusat pemerintahan dan juga pusat pelayanan (jasa).Namun untuk maju, kita memerlukan mesin yang lain: mesin baru, mesin tambahan untuk transformasi Maluku.
Industrialisasi menjadi kunci untuk mewujudkan pusat pertumbuhan baru di luar Ambon. Maluku setidaknya memiliki dua lokasi potensial untuk industrialisasi:
Pertama : Blok Masela. Sesuai masterplan, pengembangan Blok Masela tidak hanya berhenti pada investasi tetapi juga industrialiasi dan hilirisasi, serta terintegrasi dengan rencana pengembangan wilayah di Maluku bagian Selatan. Persoalannya, maju-tidaknya Blok Masela sangat bergantung pada kebijakan dan pergerakan pemerintah pusat.
Kedua : Pengembangan Pulau Seram. Seram memiliki skala wilayah, basis produksi, dan komoditas yang kuat untuk memulai industrialisasi di Maluku. Lokasi dan kondisi geografis juga mendukung karena memiliki ruang pengembangan yang lebih longgar dan terhubung dalam simpul infrastruktur-transportasi-logistik yang sama dengan Ambon sebagai pusat pemerintahan-pelayanan-pertumbuhan existing.
Kebutuhan pengembangan Pulau Seram sebagai pusat pertumbuhan baru ini kemudian berkelindan dengan wacana pembangunan Maluku Integrated Port (MIP) di Waisarisa, Kabupaten Seram Bagian Barat. Wacana ini menjadi diskursus hangat, terutama soal pemilihan lokasi (Ambon atau Seram), dan diskursus tersebut sebenarnya hal yang wajar juga baik. Yang tidak wajar dan tidak baik adalah saling tuding seperti yang terjadi belakangan ini, termasuk juga sikap merasa paling tau dan merasa benar sendiri sebagaimana ditunjukkan segelintir orang.
Kita perlu mengingatkan agar kelak pembangunan MIP ini tidak malah menambah beban Pulau Ambon, dan tidak pula sekadar membangun pelabuhan sebagai satu entitas tunggal yang terlepas dari kebutuhan Maluku untuk bertransformasi. Kita harus berpikir strategis dan komprehensif, tidak cukup berpikir seperti kontraktor atau tukang bangun pelabuhan. Kita tidak sekadar membangun pelabuhan, tetapi pelabuhan yang mampu menggerakkan industrialisasi di Maluku. Pelabuhan itu harus menjadi jantung
dari ekosistem yang terintegrasi sebagai mesin pertumbuhan di Maluku. Misalnya, terhubung dengan kawasan industri, selaras dengan rencana pengembangan Maluku Lumbung Ikan Nasional (M-LIN), dan sebagainya.
Karena itu, rencana pembangunan MIP semestinya menjadi momentum untuk mematangkan rencana industrialisasi dan pengembangan wilayah di Maluku. Yang jelas, industrialisasi memerlukan kesiapan, termasuk lokasi dan infrastruktur yang andal seperti pelabuhan skala besar dan hinterland yang benar-benar kuat. Dan perlu dicatat bahwa fungsi “integrated” dalam pengembangan pelabuhan (apalagi dalam pengembangan wilayah) tidak tepat dimaknai hanya “dekat dengan bandara”. Integrasi tersebut mencakup hal yang jauh lebih besar dari sekadar ada-tidaknya atau jauh-dekatnya bandara dengan pelabuhan, misalnya soal kedekatan dengan hinterland, kemungkinan ekspansi kawasan, dan lain-lain. Fungsi “integrated” tersebut sepatutnya dinilai dari manfaat suatu sistem secara keseluruhan.
Soal lokasi Ambon atau Seram, misalnya, sangat setuju bahwa kita harus berpegang pada Studi Kelayakan atau Feasibility Study (FS). Masalahnya, dokumen yang ada dan seringkali diacu (lebih tepatnya: dicatut) dalam diskusi, yakni studi Bank Dunia 2022 belum memasukkan usulan lokasi Waisarisa maupun Pulau Seram dalam kajiannya. Studi tersebut masih berkutat pada rencana pengembangan Ambon New Port (bukan/belum MIP) di daerah Waai, Pulau Ambon, dengan fokus pada tiga calon lokasi potensial. Juga belum pernah ada FS, yang pernah ada hanyalah Pra-FS dan itu pun masih perlu di-review agar sesuai dengan situasi dan kondisi terkini.
Kesempatan ini mestinya bisa menjadi momentum untuk turut mengkaji kemungkinan Waisarisa (atau lokasi potensial lain) sebagai calon lokasi MIP. Biarlah nantinya FS yang menjadi dasar keputusan dan kebijakan pemerintah. Janganlah kita berkhayal dengan angka-angka simulasi tanpa metodologi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan pula kita memaksakan seolah-olah sudah ada kesimpulan yang bersifat final padahal tidak/belum ada justifikasinya.
Kita juga perlu menuntut agar pemerintah nantinya membuka hasil FS apabila telah selesai disusun. FS harus menjadi dokumen terbuka yang bisa diakses publik, karena proyek ini terkait dengan kepentingan dan masa depan masyarakat Maluku.
Terakhir, ada segelintir pihak yang mengungkit-ungkit soal Bandara Kertajati. Betul bahwa Bandara Kertajati memberikan kita pelajaran yang berharga soal efektivitas
pembangunan, dan justru itulah kita mendorong agar pemerintah pusat dan daerah segera menyusun kajian-kajian yang kredibel (FS dan lain-lain) sebagai dasar pengambilan keputusan. Di sana FS diabaikan, di sini FS bahkan belum ada. Artinya struktur kasusnya amat berbeda, meski sekali lagi: ya, kita perlu belajar dari Bandara Kertajati, dan hal seperti itu tidak boleh terjadi di Maluku (Redaksi)