Ambon,Kapatanews.com— Pernyataan Wakil Gubernur Maluku yang menyebut adanya “kebohongan terhadap rakyat” terkait janji kampanye pasangan Lawamena menuai kritik dari kalangan pemuda.
Ketua OKK KNPI Maluku, Wandri Makassar menilai pernyataan tersebut tidak tepat disampaikan oleh seorang pejabat publik yang saat ini masih berada dalam struktur pemerintahan.
“Pernyataan itu kurang tepat jika disampaikan oleh Wakil Gubernur yang juga merupakan bagian dari pemerintah saat ini,” kata Wandri, Selasa (7/4/2026).
Menurutnya, penyampaian kepada publik seharusnya dilakukan secara lebih bijak dan proporsional, terutama terkait program yang belum terealisasi.
Ia menilai, pendekatan yang lebih tepat adalah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, disertai penjelasan terkait kendala yang dihadapi pemerintah daerah.
“Jika memang ada program yang belum berjalan optimal, sebaiknya disampaikan dengan permohonan maaf kepada masyarakat Maluku, serta dijelaskan adanya faktor kebijakan pemerintah pusat seperti efisiensi anggaran,” ujarnya.
Ketua OKK KNPI Maluku ini menegaskan, penggunaan frasa “membohongi rakyat” justru berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap pemerintah sendiri.
“Tidak perlu menggunakan diksi yang seolah-olah menyudutkan pemerintah. Itu bisa menimbulkan persepsi yang tidak baik di tengah masyarakat,” lanjutnya.
Ia juga menilai, pernyataan tersebut lebih lazim disampaikan oleh pihak di luar pemerintahan, seperti oposisi atau kelompok masyarakat sipil.
“Kalau itu disampaikan oleh kelompok oposisi, mahasiswa, atau civil society, tentu masih bisa dipahami. Namun ini disampaikan oleh pejabat yang merupakan bagian dari pemerintah,” katanya.
Lebih lanjut, Wandri menduga adanya potensi muatan politik dalam pernyataan tersebut.
“Kami melihat ada kemungkinan pernyataan ini mengarah pada kepentingan politik ke depan. Ini bisa dimaknai sebagai dinamika internal yang tidak sehat,” ujarnya.
Ia mengingatkan agar seluruh unsur pemerintah daerah tetap menjaga soliditas dan kehati-hatian dalam menyampaikan pernyataan ke publik.
“Pemerintah harus tetap solid dan fokus pada kerja-kerja pembangunan Par Maluku Pung Bae, bukan justru menimbulkan polemik di ruang publik,” kata dia. (KN-05)