Saumlaki, Kapatanews.com – Kritik terhadap kepemimpinan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar kian mengeras. Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) setempat secara terbuka menyuarakan kegelisahan publik yang selama ini hanya beredar di ruang-ruang diskusi terbatas. Kamis, (9/04/2026).
Mereka menyebut kondisi daerah saat ini seperti “anak ayam kehilangan induk” sebuah metafora yang menggambarkan absennya Bupati Kepulauan Tanimbar Ricky Jauwerissa di tengah masyarakat.
Pernyataan ini tidak berdiri sendiri. Ia muncul di tengah realitas fiskal daerah yang sebenarnya tidak kecil.
Pada tahun 2025, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tanimbar tercatat berada di kisaran Rp833,45 miliar, sebuah angka yang secara teoritis cukup untuk menggerakkan pembangunan dan menjawab kebutuhan dasar masyarakat.
Namun, di balik angka ratusan miliar tersebut, masyarakat justru merasakan hal yang berlawanan. Keluhan tentang ekonomi, pelayanan publik, hingga arah kebijakan daerah terus menguat.
KNPI Tanimbar menilai, persoalan utamanya bukan pada besar kecilnya anggaran, melainkan pada arah penggunaan dan kehadiran kepemimpinan itu sendiri.
Tanimbar Terasa Tanpa Kepala Daerah
Ketua KNPI Kepulauan Tanimbar Alexander Belay menyoroti fakta di lapangan yang menurut mereka tidak bisa lagi diabaikan. Intensitas kehadiran Bupati di wilayah Saumlaki sebagai pusat pemerintahan dinilai sangat minim sejak awal masa jabatan.
Belay menyebut bahwa masyarakat mulai merasakan kekosongan kepemimpinan yang berdampak langsung pada lambannya respons pemerintah terhadap berbagai persoalan daerah.
“Faktanya, Bupati jarang sekali ada di tempat. Rakyat merasa berjuang sendiri tanpa kehadiran pemimpinnya. Pemerintahan ini berjalan seperti tanpa kompas, kehilangan arah karena nakhodanya lebih sering berada di luar daerah,” ujarnya.
Fenomena ini tidak hanya memunculkan persepsi negatif, tetapi juga berdampak pada efektivitas birokrasi.
Dalam sistem pemerintahan daerah, kehadiran kepala daerah menjadi kunci dalam koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), pengambilan keputusan strategis, serta penyelesaian persoalan mendesak.
Ketika kehadiran tersebut berkurang, maka roda pemerintahan berpotensi berjalan tanpa kendali yang jelas.
Sindiran Tajam: “Sekalian Saja Berkator di Jakarta”
Kritik Ketua KNPI Tanimbar tidak berhenti pada pernyataan normatif. Mereka bahkan melontarkan usulan bernada satir yang mencerminkan kekecewaan mendalam.
Menurut mereka, jika intensitas keberadaan Bupati lebih banyak di luar daerah, maka pemerintah daerah sebaiknya sekalian membentuk kantor perwakilan resmi di Jakarta.
“Kalau memang nyamannya di luar, lebih baik buat satu kantor di Jakarta supaya beliau bisa berkantor dari sana saja. Ini ironis, urusan rakyat yang mendesak terabaikan karena pimpinan tidak ada di tempat saat dibutuhkan,” tegas Alex.
Sindiran ini menjadi penanda bahwa kritik publik telah mencapai tahap yang lebih serius, dari sekadar keluhan menjadi bentuk ketidakpercayaan terhadap arah kepemimpinan.
Di Balik APBD Rp833 Miliar: Ruang Fiskal yang Sempit
Jika dilihat lebih dalam, struktur APBD Tanimbar mengandung persoalan mendasar. Dari total pendapatan sekitar Rp833,45 miliar, realisasi yang tercapai hanya sekitar Rp580,31 miliar atau setara dengan 69,63 persen.
Artinya, terdapat selisih lebih dari Rp250 miliar yang tidak terealisasi, menunjukkan adanya tantangan dalam perencanaan maupun pelaksanaan anggaran.
Lebih jauh lagi, tingkat kemandirian fiskal daerah sangat rendah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya menyumbang sekitar 3,71 persen, sementara sisanya, yakni sekitar 96,29 persen, bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.
Ketergantungan ini membuat ruang gerak fiskal daerah menjadi terbatas. Dalam kondisi seperti ini, setiap pengeluaran harus benar-benar selektif dan berorientasi pada kebutuhan prioritas masyarakat.
Namun yang terjadi justru sebaliknya.
Belanja Operasional Mendominasi, Pembangunan Terpinggirkan
Dari sisi belanja, APBD Tanimbar memperlihatkan dominasi belanja operasional. Dari total belanja sekitar Rp870,2 miliar, sebanyak 79,24 persen terserap untuk belanja rutin seperti gaji pegawai dan belanja barang/jasa.
Sementara itu, belanja modal yang seharusnya digunakan untuk pembangunan fisik dan infrastruktur hanya mendapat porsi sekitar 5,93 persen.
Jika dikonversi, maka dari setiap Rp100 anggaran daerah, hanya sekitar Rp5 hingga Rp6 persen yang benar-benar digunakan untuk pembangunan.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa sebagian besar anggaran habis untuk “menghidupi birokrasi”, bukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Efisiensi Anggaran vs Mobilitas Kepala Daerah
Di tengah kondisi fiskal yang terbatas tersebut, pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri mendorong kebijakan efisiensi anggaran, termasuk pembatasan perjalanan dinas yang tidak mendesak.
Namun di Tanimbar, kebijakan ini dinilai tidak berjalan selaras dengan praktik di lapangan.
Ketua KNPI Tanimbar menyoroti tingginya intensitas perjalanan luar daerah yang dilakukan Bupati Jauwerissa. Dalam konteks APBD yang sudah didominasi belanja operasional, setiap perjalanan dinas menjadi sorotan karena berpotensi menambah beban anggaran.
Dalam praktiknya, satu kali perjalanan dinas dapat melibatkan berbagai komponen biaya, mulai dari tiket transportasi, akomodasi, hingga uang harian. Jika dilakukan berulang kali dalam satu tahun, akumulasi biaya ini dapat mencapai angka yang signifikan.
Dalam situasi di mana belanja pembangunan hanya sekitar 5,93 persen, maka setiap rupiah yang digunakan untuk mobilitas pejabat menjadi sangat berarti karena ia mengurangi potensi alokasi untuk kebutuhan rakyat.
Rakyat dan Urusan Perut
Di sisi lain, masyarakat Tanimbar saat ini menghadapi tekanan ekonomi yang nyata. Harga kebutuhan pokok, keterbatasan lapangan kerja, serta ketidakpastian akibat proyek strategis nasional Blok Masela menjadi tantangan yang tidak kecil.
Alex Belay menyebut kondisi ini sebagai “urusan perut”, sebuah istilah yang menggambarkan kebutuhan dasar masyarakat yang belum sepenuhnya terpenuhi.
Dalam situasi seperti ini, kehadiran kepala daerah seharusnya menjadi faktor penting dalam memberikan solusi dan rasa aman.
Namun ketika pemimpin lebih sering berada di luar daerah, maka muncul kesan bahwa pemerintah tidak sepenuhnya hadir di tengah masyarakat.
“Rakyat sedang ribut soal perut, tapi pemimpinnya tidak ada di tempat,” tegas Belay.
Dampak terhadap Kamtibmas dan Stabilitas Sosial
Ketidakhadiran kepala daerah juga dinilai berdampak pada stabilitas sosial. KNPI menyoroti minimnya kontribusi Bupati Tanimbar dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
Dalam kondisi sosial yang dinamis, peran Bupati sebagai stabilisator sangat dibutuhkan. Kehadirannya bukan hanya untuk mengambil keputusan, tetapi juga untuk meredam potensi konflik dan menjaga kepercayaan publik.
Tanpa kehadiran tersebut, ruang kosong dalam kepemimpinan dapat memicu kegaduhan dan ketidakpastian di tengah masyarakat.
Desakan Evaluasi ke Menteri Dalam Negeri
Berdasarkan seluruh kondisi tersebut, KNPI Tanimbar secara resmi mendesak Menteri Dalam Negeri untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Bupati Kepulauan Tanimbar Ricky Jauwerissa.
Mereka menilai bahwa masyarakat membutuhkan pemimpin yang tidak hanya hadir secara administratif, tetapi juga secara fisik dan emosional di tengah-tengah rakyat.
“Tata kelola pemerintahan berantakan. Rakyat sedang menghadapi tekanan ekonomi, tapi pemimpinnya tidak ada di tempat. Kami minta Mendagri segera bertindak sebelum kegaduhan ini semakin meluas,” tutup Belay.
Antara Anggaran Besar dan Harapan yang Tertunda
Kasus yang terjadi di Tanimbar menunjukkan sebuah paradoks yang tidak bisa diabaikan. Dengan APBD yang mencapai Rp833,45 miliar, daerah ini sebenarnya memiliki kapasitas fiskal yang cukup untuk berkembang.
Namun realitas menunjukkan bahwa besarnya anggaran tidak otomatis berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat.
Masalah utamanya bukan pada jumlah uang, melainkan pada bagaimana uang tersebut digunakan, serta sejauh mana Bupati hadir untuk memastikan bahwa setiap rupiah benar-benar kembali kepada rakyat.
Di titik inilah, kritik KNPI Tanimbar menemukan relevansinya. Bukan sekadar serangan politik, tetapi refleksi dari kegelisahan publik yang menginginkan perubahan nyata.
Dan jika kondisi ini terus berlanjut, maka pertanyaan yang tersisa bukan lagi soal efisiensi anggaran, tetapi tentang masa depan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah itu sendiri.
Hingga berita ini diturunkan, Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Ricky Jauwerissa belum memberikan keterangan resmi terhadap desakan KNPI. Upaya konfirmasi telah dilakukan, namun belum berhasil, sehingga pernyataan dari pihak pemerintah daerah masih ditunggu untuk keberimbangan informasi. (KN-07)