Saumlaki, Kapatanews.com – Perwakilan buruh Indonesia Timur, Dimas Luanmase, menyampaikan aspirasi pekerja kepada Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Yassierli, dan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Mohammad Jumhur Hidayat, dalam forum Silaturahmi Menteri Tenaga Kerja RI Bersama Mitra Strategis di Wisma Kementerian Ketenagakerjaan, Ciloto, Jawa Barat, Selasa, 6 Mei 2026.
Dalam forum tersebut, Dimas menyampaikan kondisi ketenagakerjaan di kawasan Indonesia Timur yang dinilai masih menghadapi ketidakpastian kerja, rendahnya standar upah, dan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan norma ketenagakerjaan.
Ia mengatakan pemerintah perlu memastikan perlindungan tenaga kerja dilakukan secara merata tanpa membedakan wilayah kerja. Menurutnya, pekerja di daerah timur Indonesia juga berhak memperoleh kepastian kerja dan jaminan kesejahteraan.
“Buruh di Indonesia Timur masih menghadapi ketidakpastian kerja, rendahnya standar upah, serta minimnya pengawasan terhadap pelaksanaan norma ketenagakerjaan,” kata Dimas Luanmase.
Selain isu ketenagakerjaan, Dimas juga menyoroti dampak aktivitas industri sumber daya alam terhadap lingkungan hidup dan masyarakat sekitar. Ia menilai pengawasan terhadap perusahaan perlu diperkuat untuk mencegah kerusakan lingkungan.
“Kami meminta pemerintah bersikap tegas terhadap pelanggaran lingkungan yang dilakukan korporasi, karena dampaknya juga dirasakan langsung oleh buruh dan masyarakat,” ujarnya.
Dimas juga meminta Kementerian Ketenagakerjaan meningkatkan pengawasan terhadap praktik union busting, sistem kerja kontrak yang merugikan pekerja, serta pemutusan hubungan kerja sepihak.
Menurut dia, peran serikat pekerja perlu diperkuat guna menciptakan hubungan industrial yang adil dan seimbang antara pekerja dan perusahaan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Yassierli menyatakan pemerintah akan menindaklanjuti berbagai masukan yang disampaikan peserta forum sebagai bagian dari evaluasi kebijakan ketenagakerjaan nasional.
Sementara itu, Mohammad Jumhur Hidayat menyampaikan komitmen pemerintah untuk memperkuat pengawasan terhadap aktivitas industri yang berdampak pada lingkungan hidup.
Forum tersebut dihadiri perwakilan pekerja dan mitra strategis pemerintah dari berbagai daerah. Kegiatan itu diharapkan menjadi ruang koordinasi antara pemerintah dan pekerja dalam memperkuat perlindungan buruh serta pengawasan lingkungan hidup di Indonesia. (Nik Besitimur)