Saumlaki, Kapatanews.com – Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Kepulauan Tanimbar sekaligus Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Yan Sairdekut, S.Sos., melontarkan kritik tajam terhadap minimnya keterbukaan terkait rencana groundbreaking Proyek LNG Blok Masela oleh INPEX Masela Limited di Tanimbar. Sabtu, (9/5/2026).
Pernyataan keras itu disampaikan Yan Sairdekut pada akhir rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam agenda penyampaian Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung pada Kamis, 16 April 2026, di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Dalam forum resmi tersebut, Yan menilai pemerintah daerah maupun DPRD belum memperoleh penjelasan resmi dari pihak INPEX terkait tahapan pelaksanaan proyek strategis nasional itu, termasuk rencana peletakan batu pertama atau groundbreaking yang mulai ramai diperbincangkan di media sosial masyarakat Tanimbar.
Menurutnya, informasi mengenai rencana groundbreaking INPEX justru lebih dahulu diketahui publik melalui media sosial dibandingkan penyampaian resmi kepada pemerintah daerah maupun DPRD. Situasi tersebut dinilai sangat memprihatinkan karena menyangkut proyek besar yang akan berlangsung di wilayah Tanimbar sendiri.
Yan menegaskan bahwa dalam filosofi kehidupan masyarakat, khususnya dalam pemahaman umat Kristen, batu penjuru atau peletakan batu pertama memiliki makna penting sebagai awal pembangunan yang menentukan arah perjalanan sebuah proyek besar di masa mendatang bagi masyarakat sekitar.
Namun ironisnya, kata Yan, para wakil rakyat yang dipilih masyarakat justru belum mengetahui secara pasti proses menuju groundbreaking tersebut. Bahkan hingga saat ini, belum pernah ada rapat resmi yang menghadirkan pihak INPEX untuk menjelaskan kepentingan daerah terkait pengelolaan Blok Masela secara terbuka.
Ia mempertanyakan kemungkinan adanya komunikasi internal antara pemerintah daerah dan pimpinan DPRD dengan pihak perusahaan. Akan tetapi, menurut Yan, komunikasi seperti itu tidak boleh berhenti di lingkaran elite semata karena seluruh anggota DPRD memiliki hak mengetahui perkembangan proyek strategis nasional tersebut.
“Sebagai tuan dan nyonya rumah di daerah sendiri, kita justru tidak mengetahui secara jelas proses menuju peletakan batu pertama sampai operasional proyek nanti. Ini persoalan serius yang tidak boleh dianggap biasa,” tegas Yan Sairdekut di hadapan peserta sidang paripurna DPRD Tanimbar.
Yan kemudian meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah cepat dengan memanggil pihak INPEX Masela Limited untuk melakukan rapat terbuka bersama DPRD guna membicarakan secara serius masa depan masyarakat lokal dalam proyek pengelolaan LNG Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Menurutnya, pembahasan mengenai kesejahteraan masyarakat Tanimbar tidak cukup hanya berbicara soal distribusi bahan pangan, hasil pertanian, maupun kebutuhan konsumsi perusahaan, tetapi harus berfokus pada keterlibatan langsung masyarakat sebagai tenaga kerja utama dalam proyek tersebut.
Ia menegaskan bahwa persoalan paling penting sebelum dilakukan groundbreaking adalah memastikan secara jelas berapa kuota tenaga kerja yang akan disediakan bagi anak-anak Tanimbar. Hal itu dinilai penting agar masyarakat lokal benar-benar memperoleh manfaat nyata dari proyek strategis nasional tersebut.
Yan juga mengingatkan bahwa proyek LNG Blok Masela berpotensi membawa dampak sosial sangat besar bagi masyarakat Tanimbar apabila pemerintah daerah tidak melakukan langkah antisipasi sejak awal, terutama terkait perlindungan hak masyarakat lokal sebagai pemilik wilayah dan sumber daya alam.
Karena itu, ia meminta pemerintah daerah tidak hanya sibuk menyiapkan ikan, padi, sayur-sayuran, maupun hasil pertanian lainnya untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Menurutnya, orientasi utama pemerintah harus diarahkan pada kesiapan tenaga kerja lokal menghadapi masuknya investasi besar tersebut.
“Yang paling penting bagi saya adalah berapa kuota pekerjaan yang dibutuhkan INPEX, mulai dari tenaga keamanan hingga posisi lainnya, sehingga anak-anak Tanimbar benar-benar dapat masuk bekerja dan memperoleh penghasilan dari proyek besar ini,” ujar Yan dengan nada tegas.
Ia mengaku khawatir standar perekrutan yang diterapkan perusahaan nantinya terlalu tinggi dan sulit dipenuhi masyarakat lokal. Jika kondisi itu terjadi, maka anak-anak Tanimbar dikhawatirkan hanya akan menjadi penonton di tengah eksploitasi sumber daya alam di daerah sendiri.
Melalui forum pembahasan LKPJ tersebut, Yan meminta pimpinan DPRD bersama pemerintah daerah segera memastikan jumlah tenaga kerja lokal yang akan dipersiapkan untuk masuk bekerja di INPEX. Langkah itu dinilai penting agar masyarakat tidak kehilangan peluang ekonomi di masa mendatang.
Menurut Yan, manfaat terbesar dari hadirnya proyek LNG Blok Masela bukan sekadar aktivitas perdagangan hasil pangan masyarakat, melainkan terbukanya lapangan pekerjaan yang luas bagi generasi muda Tanimbar sehingga mereka dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan keluarga masing-masing.
Ia juga menyoroti pola pikir yang menurutnya keliru apabila masyarakat Tanimbar hanya diarahkan menjadi pemasok kebutuhan pangan perusahaan. Baginya, masyarakat lokal harus diposisikan sebagai pelaku utama pembangunan, bukan sekadar penyedia bahan konsumsi bagi para pekerja proyek besar tersebut.
“Jangan sampai kita hanya sibuk menyiapkan ternak, sayur, ikan, dan hasil pertanian sebanyak-banyaknya, sementara masyarakat lokal justru menjadi babu, pembantu, atau penonton di negeri sendiri,” tegas Yan Sairdekut dalam penyampaian pandangannya di sidang paripurna DPRD Tanimbar tersebut.
Pernyataan itu sontak menjadi perhatian peserta sidang karena Yan menilai masyarakat Tanimbar tidak boleh diperlakukan hanya sebagai penyedia kebutuhan logistik, sementara peluang kerja strategis justru dikuasai tenaga kerja dari luar daerah maupun pihak-pihak tertentu.
Yan menilai persoalan kuota tenaga kerja dan spesifikasi jabatan harus dibicarakan secara terbuka sebelum groundbreaking dilakukan. Hal itu penting agar masyarakat mengetahui posisi apa saja yang dapat diisi putra-putri daerah dalam pengelolaan LNG Blok Masela nantinya.
Ia bahkan meminta adanya keberpihakan khusus bagi anak-anak Tanimbar dalam proses perekrutan tenaga kerja. Menurutnya, perusahaan tidak boleh memberlakukan syarat yang terlalu memberatkan sehingga masyarakat lokal kehilangan kesempatan bekerja di tanah kelahirannya sendiri.
Dalam pandangannya, masyarakat adat dan masyarakat lokal Tanimbar harus memperoleh prioritas khusus dalam perekrutan tenaga kerja. Minimal, kata Yan, identitas sebagai putra daerah melalui KTP dan Kartu Keluarga dapat menjadi pertimbangan penting dalam proses penerimaan tenaga kerja lokal.
Yan menegaskan bahwa masyarakat Tanimbar tidak boleh hanya menjadi pelengkap dalam proyek besar yang berlangsung di wilayahnya sendiri. Ia menilai keberadaan investasi harus benar-benar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat lokal, bukan justru menghadirkan ketimpangan sosial baru di daerah tersebut.
“Tanpa kehadiran INPEX pun masyarakat Tanimbar tetap hidup. Karena itu, keberadaan proyek ini harus benar-benar membawa manfaat nyata bagi masyarakat lokal, bukan menjadikan masyarakat sebagai babu dan penonton di daerahnya sendiri,” tegas politisi Partai Gerindra tersebut dalam rapat paripurna.
Lebih lanjut, Yan mengaku prihatin karena selama hampir satu tahun menjalankan tugas sebagai anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dirinya belum pernah bertemu secara langsung dengan pihak INPEX untuk membicarakan kepentingan masyarakat daerah terkait pengelolaan Blok Masela tersebut.
Karena itu, ia mendesak agar pemerintah daerah bersama DPRD segera menggelar rapat resmi bersama pihak perusahaan. Dalam rapat tersebut, INPEX diminta mempresentasikan secara terbuka seluruh kebutuhan tenaga kerja beserta kuota khusus bagi masyarakat lokal Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Menurut Yan, transparansi sejak awal sangat penting agar masyarakat mengetahui sejauh mana peluang kerja yang tersedia bagi putra-putri daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat menyiapkan sumber daya manusia lokal sesuai kebutuhan perusahaan dalam pengelolaan proyek LNG Blok Masela.
Ia berharap pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar dapat bergandeng tangan mengawal seluruh proses pengelolaan LNG Blok Masela demi memastikan anak-anak Tanimbar benar-benar menjadi tuan dan nyonya rumah di tanah sendiri, bukan babu pembangunan di daerahnya sendiri. (Nik Besitimur)