Maluku, Kapatanews.com – Ketua DPD II KNPI Kabupaten Seram Bagian Timur, Sabandarlisa Kelilauw, menyampaikan kritik terhadap kinerja Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, F. Alimuddin Kolatlena, di daerah pemilihan Maluku.
Pernyataan tersebut disampaikan Sabandarlisa pada Minggu, 3 Mei 2026, di Seram Bagian Timur, Maluku. Ia menilai hingga saat ini belum terlihat dampak nyata dari kinerja anggota DPR RI tersebut bagi masyarakat setempat.
Sabandarlisa menjelaskan bahwa masyarakat Seram Bagian Timur masih menghadapi berbagai keterbatasan pembangunan, terutama pada sektor infrastruktur dasar. Ia menyebut kondisi tersebut belum mengalami perubahan signifikan dalam beberapa waktu terakhir ini.
Menurutnya, sebagai wakil rakyat di tingkat nasional, anggota DPR RI memiliki tanggung jawab memperjuangkan kebutuhan daerah pemilihan. Hal tersebut mencakup pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Ia mencontohkan wilayah Pulau Teor yang hingga kini belum memiliki infrastruktur jalan lingkar memadai. Kondisi tersebut, menurutnya, berdampak pada mobilitas masyarakat serta distribusi barang dan jasa di wilayah tersebut secara keseluruhan.
“Kami menilai belum ada kontribusi konkret yang dirasakan masyarakat SBT. Bahkan wilayah asal beliau, seperti Pulau Teor, hingga kini belum memiliki infrastruktur dasar yang memadai,” kata Sabandarlisa Kelilauw, Ketua DPD II KNPI SBT.
Sabandarlisa juga menyatakan bahwa aspirasi masyarakat di daerah pemilihan seharusnya menjadi prioritas utama bagi setiap anggota legislatif. Hal tersebut penting agar pembangunan dapat berjalan merata dan menjangkau wilayah terpencil.
Ia menambahkan bahwa peran DPR RI tidak hanya pada fungsi legislasi, tetapi juga pengawasan dan penganggaran. Ketiga fungsi tersebut dinilai harus dijalankan secara seimbang demi kepentingan masyarakat luas di daerah.
Selain itu, Sabandarlisa menilai komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat perlu ditingkatkan. Menurutnya, keterlibatan langsung dalam mendengar aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam menjalankan tugas sebagai representasi publik.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan program pembangunan yang diperjuangkan oleh anggota DPR RI. Transparansi tersebut dinilai dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja lembaga legislatif nasional saat ini.
“Sebagai wakil rakyat, sudah seharusnya ada perhatian nyata terhadap kebutuhan masyarakat di daerah pemilihan, terutama wilayah yang masih tertinggal,” ujar Sabandarlisa Kelilauw dalam keterangannya kepada media.
Sabandarlisa menyebut bahwa KNPI sebagai organisasi kepemudaan memiliki tanggung jawab moral untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan daerah dan pengawasan terhadap kebijakan publik.
Ia berharap kritik yang disampaikan dapat menjadi perhatian bagi pihak terkait, khususnya anggota DPR RI dari daerah pemilihan Maluku. Menurutnya, perbaikan kinerja diperlukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.
Sementara itu, upaya konfirmasi kepada F. Alimuddin Kolatlena terkait pernyataan tersebut belum mendapatkan tanggapan hingga berita ini diturunkan. Redaksi masih berupaya menghubungi yang bersangkutan untuk memperoleh klarifikasi resmi.
Pengamat kebijakan publik daerah, Rahman Tuharea, menilai kritik dari organisasi kepemudaan merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Ia menyebut hal tersebut penting untuk menjaga akuntabilitas kinerja pejabat publik di tingkat nasional.
“Kritik seperti ini perlu disikapi secara terbuka oleh semua pihak, karena merupakan bagian dari kontrol sosial dalam sistem demokrasi,” kata Rahman Tuharea, pengamat kebijakan publik di wilayah Maluku.
Ia menambahkan bahwa pembangunan daerah memerlukan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan wakil rakyat. Tanpa koordinasi yang baik, program pembangunan berpotensi tidak tepat sasaran dan tidak berdampak signifikan bagi masyarakat.
Hingga saat ini, kondisi infrastruktur di sejumlah wilayah Seram Bagian Timur masih menjadi perhatian berbagai pihak. Pemerintah daerah terus berupaya mengusulkan program pembangunan melalui berbagai jalur, termasuk aspirasi legislatif tingkat nasional. (KN-07)