Saumlaki, Kapatanews.com – Tuduhan dugaan kolusi dan korupsi dalam pengelolaan kontainer Tol Laut oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Tanimbar mulai menuai tanggapan. Pejabat yang disebut dalam pemberitaan sebelumnya, Angki Masela, membantah tuduhan tersebut saat dikonfirmasi pada Kamis (21/5).
Angki Masela meminta agar informasi yang berkembang di tengah masyarakat disampaikan secara berimbang dan berdasarkan fakta yang dapat diverifikasi. Ia menilai tuduhan yang diarahkan kepadanya tidak boleh dibangun melalui asumsi sepihak.
Menurut Angki, seluruh proses pengajuan kontainer Tol Laut dilakukan melalui sistem informasi Tol Laut yang telah diverifikasi operator pelayaran. Pemerintah daerah, kata dia, hanya memberikan rekomendasi administrasi sesuai mekanisme yang berlaku.
“Semua permintaan itu masuk melalui sistem informasi Tol Laut dan divalidasi pihak pelayaran. Peran pemerintah daerah hanya sebatas memberikan rekomendasi,” kata Angki Masela saat dikonfirmasi.
Ia menegaskan, penentuan pihak yang memperoleh container bukan sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah. Proses akhir, menurut dia, ditentukan berdasarkan hasil verifikasi dalam sistem dan persetujuan pihak pelayaran.
“Kalau permintaan memenuhi syarat dalam sistem dan disetujui pelayaran, itu yang diproses. Pemerintah daerah tidak bisa mengatur sesuka hati,” ujarnya.
Angki juga membantah tudingan adanya praktik “uang pelicin” dalam pengelolaan kontainer Tol Laut. Ia meminta pihak yang menyampaikan tuduhan tersebut menunjukkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Soal indikasi uang pelicin itu omong kosong. Silahkan konfirmasi langsung ke para pedagang. Jangan membuat karangan yang ngawur,” kata dia.
Nama Angki sebelumnya disebut dalam pemberitaan terkait dugaan dominasi sejumlah pengusaha besar dalam penggunaan kontainer Tol Laut di wilayah Larat, Kecamatan Tanimbar Utara. Dalam laporan tersebut muncul tuduhan adanya praktik pilih kasih hingga dugaan permainan distribusi fasilitas Tol Laut.
Fasilitas Tol Laut diketahui merupakan program distribusi logistik yang ditujukan membantu kelancaran pasokan barang dan mendukung pelaku usaha di daerah kepulauan. Pengelolaan distribusi container di daerah menjadi perhatian sejumlah pihak karena menyangkut akses perdagangan masyarakat.
Sejumlah warga dan pelaku usaha sebelumnya mempertanyakan mekanisme distribusi container di wilayah Tanimbar Utara. Mereka meminta adanya transparansi dalam proses pengajuan dan penetapan penerima fasilitas tersebut.
Menanggapi polemik yang berkembang, Angki menyatakan seluruh proses berjalan sesuai prosedur yang berlaku dalam sistem Tol Laut. Ia memastikan tidak ada kewenangan sepihak dari pemerintah daerah untuk menentukan penerima container.
Ia juga meminta masyarakat untuk melakukan pengecekan langsung kepada pihak-pihak terkait sebelum menyimpulkan adanya pelanggaran. Menurut dia, klarifikasi dari semua pihak penting untuk menjaga informasi tetap berimbang.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari operator pelayaran terkait tuduhan yang berkembang dalam polemik pengelolaan kontainer Tol Laut tersebut. Media ini juga masih berupaya memperoleh keterangan tambahan dari pihak terkait lainnya.
Polemik pengelolaan kontainer Tol Laut di Kabupaten Kepulauan Tanimbar kini menjadi perhatian publik. Sejumlah pihak meminta agar persoalan tersebut dibahas secara terbuka dan transparan sesuai mekanisme yang berlaku.
Beberapa kalangan juga mendorong agar setiap dugaan pelanggaran dibuktikan melalui proses hukum yang sah. Mereka menilai tuduhan yang disampaikan di ruang publik perlu disertai data dan bukti yang jelas.
Di sisi lain, pelaku usaha kecil berharap distribusi fasilitas Tol Laut dapat dilakukan secara merata dan tepat sasaran. Mereka meminta agar program tersebut tetap berpihak pada kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha lokal.
Pemerintah daerah hingga kini belum mengeluarkan penjelasan resmi secara menyeluruh terkait polemik distribusi kontainer Tol Laut di wilayah Tanimbar Utara. Namun, klarifikasi dari pejabat yang disebut dalam pemberitaan mulai disampaikan kepada publik.
Perhatian masyarakat terhadap pengelolaan program Tol Laut dinilai terus meningkat karena berkaitan langsung dengan distribusi barang di wilayah kepulauan. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan fasilitas tersebut menjadi tuntutan sejumlah pihak. (KN-07)