Saumlaki, Kapatanews.com – Persoalan air bersih dan akses jalan di Pulau Seira, Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), kembali menjadi sorotan. Anggota DPRD KKT, Jidon Kelmanutu, mendesak pemerintah daerah berhenti menjadikan perencanaan sebagai ujung dari pembangunan.
Jidon minta Pemkab KKT melalui Dinas PUPR melihat langsung kebutuhan dasar masyarakat Seira. Menurut dia, persoalan air bersih tidak cukup diselesaikan dengan memastikan keberadaan sumber air tanpa membangun akses untuk mencapainya.
“Ini soal kita. Lagi-lagi soal akses jalan ke sumber air di Seira. Itu tidak ada, belum lagi pegawai PDAM yang dulunya di Seira sekarang kosong karena air di sana sudah tak berfungsi,” kata Jidon.
Menurut Jidon, kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan air bersih di Seira membutuhkan penanganan yang lebih konkret. Sumber air yang tersedia, kata dia, tidak akan memberi manfaat maksimal apabila masyarakat kesulitan mengaksesnya.
“Kalau sumber airnya ada, tetapi akses jalannya tidak ada, bagaimana masyarakat bisa mengambil air? Karena itu, akses menuju sumber air juga harus dibangun,” ujarnya.
Kritik Jidon juga diarahkan pada proses pembangunan yang berhenti pada tahap perencanaan. Ia meminta Pemkab KKT memastikan program yang telah dirancang benar-benar dilanjutkan hingga pekerjaan fisik.
“Kalau pemerintah punya kegiatan pembangunan di Seira, harus benar-benar dilihat kebutuhan masyarakat. Jangan hanya dibuat perencanaannya, tetapi pekerjaannya tidak jalan,” tegasnya.
Selain air bersih, Jidon menyoroti Jalan Seira-Ngurangar. Ia menyebut jalan tersebut berkaitan langsung dengan mobilitas masyarakat, distribusi kebutuhan pokok dan akses warga terhadap pelayanan dasar.
“Jalan Seira-Ngurangar juga menjadi persoalan. Masyarakat membutuhkan akses yang baik untuk menjalankan aktivitas mereka. Ini bukan soal kemewahan, tetapi kebutuhan dasar,” katanya.
Jidon meminta kebutuhan masyarakat menjadi dasar penentuan prioritas pembangunan. Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan program yang disusun menjawab persoalan nyata di lapangan, terutama bagi masyarakat wilayah kepulauan.
“Perencanaan pembangunan harus mendekat kepada kebutuhan masyarakat. Kalau masyarakat membutuhkan jalan dan air bersih, itu yang harus diprioritaskan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar pergantian pimpinan OPD tidak membuat program pembangunan kembali dari awal. Jika perencanaan teknis telah tersedia, Jidon meminta proses tersebut dilanjutkan hingga pekerjaan selesai.
“Kalau perencanaan teknisnya sudah ada di dinas, sudah dirancang, maka jangan berhenti di situ. Harus ada tindak lanjut sampai pekerjaan selesai,” tegasnya.
Bagi Jidon, persoalan utama bukan sekadar ada atau tidaknya program, tetapi apakah program tersebut benar-benar dirasakan masyarakat. Ia meminta anggaran pembangunan menghasilkan manfaat nyata, bukan berhenti pada dokumen perencanaan.
“Jangan sampai kita punya program, punya anggaran, tetapi masyarakat tetap tidak merasakan manfaatnya. Semua kegiatan harus jelas manfaatnya bagi masyarakat,” katanya.
Jidon kemudian mendesak Pemkab KKT segera memastikan penanganan akses menuju sumber air serta persoalan Jalan Seira-Ngurangar. Ia menegaskan masyarakat membutuhkan pekerjaan nyata, bukan sekadar kembali mendengar rencana pembangunan.
“Ini yang saya minta supaya segera dipastikan dan dilaksanakan. Masyarakat sudah lama menunggu. Jangan lagi hanya bicara perencanaan, tetapi pekerjaan harus nyata,” pungkas Jidon.
Hingga berita ini disusun, tanggapan lengkap Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) dan Dinas PUPR KKT atas sorotan Anggota DPRD KKT, Jidon Kelmanutu, terkait persoalan air bersih dan Jalan Seira-Ngurangar belum diperoleh.
Konfirmasi diperlukan untuk mendapatkan penjelasan resmi mengenai kondisi fasilitas air bersih, akses menuju sumber air, kondisi jalan, serta program dan perencanaan pembangunan yang telah disiapkan pemerintah daerah. (KN-07)