Ambon,Kapatanews.com – Langkah tegas diambil oleh Kementrian ESDM melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) dalam rangka menertibkan dan merumuskan arah kebijakan masa depan dalam pengelolaan usaha pertambangan Blok Gunung Botak, Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku.
Dimana pengelolaan Gunung Botak dinilai tidak memiliki dampak yang berarti bagi kehidupan masyarakat, dimana masyarakat Maluku khususnya masyarakat Buru dan Buru selatan tidak menjadi tuan di rumahnya sendiri.
Hal ini diungkapkan oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) ESDM, Jefri Huwae yang di dampingi oleh Tenaga Ahli Mentri ESDM dalam pertemuannya bersama Rektor dan Akademisi Unpatti Ambon, Rabu (24/6/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Huwae meminta pihak Unpatti untuk memainkan peran strategis untuk melakukan kajian akademis guna merumuskan arah kebijakan masa depan dalam pengelolaan usaha pertambangan Gunung Botak bagi masyarakat Maluku
“Sejak petambangan Gunung Botak Ini di buka, sampai saat ini, tatanan sosial, budaya dan adat istiadat kita menjadi rusak hanya karena kepentingan para koorporasi yang ingin memanfatakan SDA kita bagi kepentingan mereka. Kita harus menjadi tuan di tanah kita sendiri, tegasnya
Pria berperangai keras dan tegas ini menegaskan selama para koorporasi itu tidak berpihak dan menyusahkan rakyat maka saya akan mengambil langkah tegas dengan menindak para pelaku tersebut.
“Poinnya adalah kita harus menjadi Tuan di rumah kita sendiri, seraya meminta dukungan para akademis untuk membantunya guna mewujudkan hal tersebut”
Rangkul Unpatti Untuk Kemaslahatan Rakyat
Huwae menjelaskan , kenapa Unpatti mesti dilibatkan, karena saya percaya para akademsi Unpatti akan memberikan sesuatu yang berguna bagi masayrakat Maluku.
Ia berharap dengan kajian akademis ini diharapkan menjadi supporting ilmiah yang berguna bagi perumusan kebijakan Pemerintah Provinsi Maluku. “Harapannya agar harmonisasi peran Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah dapat bersinergi sehingga tata kelola usaha pertambangan Gunung Botak memberi kemanfaatan bagi masyarakat tanpa menimbulkan dampak negatif,” kata Huwae
Kondisi pengelolaan usaha pertambangan Blok Gunung Botak saat ini dihadapkan pada tantangan tata kelola yang kompleks, di mana operasional penambangan di wilayah hulu tersebut saat ini dikelola oleh beberapa pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dengan kemampuan produksi terbatas dan sangat bergantung kepada pihak lain yang mempunyai kekuatan permodalan dan penguasaan teknologi pengolahan dan pemurnian.
Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan tambang rakyat dan sangat rentan terhadap risiko keselamatan dan pencemaran lingkungan.
“Di samping itu, penguatan pengendalian Pemerintah Daerah terhadap kegiatan pertambangan rakyat menjadi penting untuk memastikan pemanfaatan sumber daya mineral dapat memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan masyarakat lokal, sekaligus meminimalkan risiko terhadap pengelolaan dan pemulihan lingkungan,” tambah Jeffri.
Huwae juga menegaskan bahwa langkah ini diambil sebagai wujud komitmen Pemerintah Pusat dalam menegakkan tata kelola pertambangan yang baik (Good Mining Practice). Melalui pendekatan akademis berbasis kajian ilmiah yang mendalam, pemerintah berupaya memetakan seluruh potensi dampak dari aspek hukum, teknis operasional,komersial, ketahanan sosial budaya, hingga kelestarian lingkungan hidup di kawasan tersebut.
Gunung Botak adalah aset strategis nasional yang harus memberikan kemaslahatan nyata bagi masyarakat Maluku. Oleh karena itu, opsi kebijakan yang akan diambil di masa depan harus didasarkan pada pertimbangan matang untuk memilih opsi yang memberikan tingkat kerugian atau risiko paling minimum bagi kelestarian lingkungan, stabilitas sosial dan pendapatan negara.
“Masukan, gagasan dan telaah kritis yang disampaikan oleh para akademisi Universitas Pattimura akan diintegrasikan secara langsung sebagai substansi utama dalam penyusunan dokumen Kajian Efektivitas Pengelolaan Usaha Pertambangan Gunung Botak,” jelasnya.
Huwae juga menaruh harapan bahwa kolaborasi dapat menjadi rujukan ilmiah bagi pengambilan keputusan di tingkat pemerintah pusat demi terwujudnya tata kelola pertambangan yang adil, legal dan membawa kemakmuran jangka panjang (KN-02)