Saumlaki, Kapatanews.com – Sejumlah tenaga medis dan guru di tiga desa, yakni Kilon, Karatat, dan Labobar, hingga pertengahan Maret 2026 dilaporkan belum menerima Tunjangan Hari Raya (THR) menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah.
Informasi ini diperoleh berdasarkan keterangan narasumber yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan. Ia menyebutkan bahwa hingga kini belum ada realisasi pembayaran THR kepada para pegawai yang bertugas di wilayah tersebut.
Menurut sumber, belum terdapat penjelasan resmi dari pihak berwenang terkait jadwal pencairan THR, sehingga para tenaga medis dan tenaga pendidik masih berada dalam ketidakpastian.
“Kami berharap THR bisa diterima sebelum hari raya. Sampai sekarang belum ada kepastian kapan pembayaran dilakukan,” ujar narasumber tersebut.
Kondisi ini mulai dirasakan dampaknya oleh para pegawai, terutama dalam menghadapi kebutuhan menjelang Idul Fitri yang umumnya meningkat.
Berdasarkan ketentuan pemerintah, THR merupakan hak pegawai yang diberikan menjelang hari besar keagamaan sebagai bentuk dukungan kesejahteraan. Oleh karena itu, keterlambatan pembayaran dinilai dapat mempengaruhi kesiapan ekonomi penerima.
Informasi yang dihimpun menunjukkan bahwa sebagian tenaga medis dan guru di tiga desa tersebut bergantung pada pencairan THR untuk memenuhi kebutuhan keluarga menjelang Lebaran.
Sumber juga menyampaikan bahwa apabila pembayaran dilakukan setelah hari raya, maka manfaat THR tidak lagi optimal sesuai tujuan pemberiannya.
Selain tenaga medis, tenaga pendidik di wilayah yang sama dilaporkan mengalami kondisi serupa dan masih menunggu kepastian dari instansi terkait.
Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi mengenai penyebab keterlambatan pembayaran THR di tiga desa tersebut.
Redaksi Kapatanews masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pemerintah daerah maupun instansi terkait guna memperoleh penjelasan resmi terkait jadwal pencairan serta langkah yang akan diambil untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Kapatanews akan memperbarui informasi ini setelah adanya keterangan resmi dari pihak berwenang. (KN-13)