Oleh: Swary Utami Dewi
Jakarta,Kapatanews.com – Perjalanan karier politik Gibran Rakabuming Raka di panggung nasional mencatatkan babak baru yang dramatis dalam sejarah Indonesia.
Setelah dilantik menjadi Wakil Presiden RI (Wapres RI) pada Oktober 2024, Gibran resmi mengundurkan diri pada Kamis, 12 November 2026. Keputusan mundur ini menandai berakhirnya masa jabatan yang sejak awal kelahirannya sudah diselimuti kontroversi hukum dan etika.
Jika ditelusuri, persoalan ini bermula dari proses pencalonan Gibran sebagai Wapres pada pemilihan tahun 2024. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 secara kontroversial telah mengubah ketentuan batas usia minimal calon Presiden dan Wapres.
Putusan tersebut menyatakan bahwa syarat usia minimal 40 tahun dikecualikan bagi mereka yang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.
Hal ini tentu saja memicu kritik luas karena Ketua MK saat itu, Anwar Usman, terhitung sebagai paman dari Gibran. Meski dengan putusan itu Gibran mampu lolos sebagai calon Wapres, sang paman terkena jeweran etika.
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan Anwar Usman melakukan pelanggaran etik berat karena memiliki konflik kepentingan dalam penanganan perkara tersebut. Buntutnya ia dicopot dari jabatan selaku Ketua MK.
Namun, kontroversi Gibran tidak berhenti sampai di situ. Saat sudah menjabat Wapres persoalan hukum kembali mencuat. Kali ini menyangkut persyaratan pendidikan sekolah menengah atas (SMA) atau yang setara, yang harus dipenuhi seorang calon Wapres.
MK melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026 menyatakan bahwa meskipun permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum, MK tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan setingkat SMA.
MK pun menyerahkan tindak lanjut penilaian atas keabsahan syarat konstitusional tersebut kepada lembaga negara lain yang berwenang. Selain itu, melalui putusan Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan terkait keabsahan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan Gibran.
Putusan tersebut membatalkan keabsahan dokumen yang digunakan dalam proses pencalonannya. Persoalan ini berbuntut wacana hangat pro dan kontra tentang harus tidaknya Gibran berhenti secara sukarela atau diberhentikan melalui mekanisme pemakzulan karena dianggap tidak lagi memenuhi syarat konstitusional.
Situasi semakin memanas ketika 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari delapan fraksi resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) pada 11 November 2026.
Langkah politik di parlemen ini menjadi pintu masuk konstitusional untuk memproses pemberhentian Gibran dari kursi Wapres. Sehari kemudian, Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya.
Keputusan ini terjadi di tengah-tengah dinamika dan tekanan hukum dan politik yang makin menguat. Tampaknya tak ada pilihan lain bagi Gibran.
Lebih baik mundur dari pada dimakzulkan. Keputusan MK yang membuatnya melenggang menjadi Wapres, keputusan MK pula yang salah satunya menjadikan Gibran mundur.
Kasus ini tak bisa disangkal telah meninggalkan pelajaran berharga bagi kita sebagai bangsa. Kekuasaan yang diraih dengan menabrak pagar hukum dan etika hanya akan melahirkan legitimasi yang rapuh.
Fondasi yang retak sejak awal tidak akan mampu menopang bangunan kekuasaan ketika badai pengujian datang menerpa.
Selain itu, syarat administratif dalam pencalonan pejabat publik patut dilihat bukan sekadar formalitas pelengkap berkas. Ia adalah filter konstitusional untuk menjamin integritas seorang pemimpin.
Peristiwa ini juga membuktikan bahwa mekanisme checks and balances masih bisa berfungsi dengan baik.
Ketika lembaga hukum dan peradilan berani menjaga independensinya dan parlemen mau menjalankan fungsi pengawasan secara objektif, kekuasaan sebesar apa pun tetap memiliki batas dan bisa dikoreksi.
Pada akhirnya, pengunduran diri Gibran harus menjadi pengingat keras bagi siapa pun yang kelak berniat menduduki jabatan publik di negeri ini bahwa pintu masuk menuju kekuasaan haruslah bersih sejak langkah pertama. Konstitusi dan hukum bukanlah sekadar deretan pasal mati yang bisa diakali demi jabatan dan ambisi politik tertentu.
Dalam panggung demokrasi, sejarah selalu mencatat bahwa kekuasaan yang lahir dari rekayasa pada waktunya akan berujung pada karma hukum dan etika yang tak terelakkan (*)