Saumlaki, Kapatanews.com – Di balik riuh aksi unjuk rasa yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Adat Tanimbar (MATA) Ambon di depan Kantor Gubernur Maluku, Kamis (2/7/2026), perlahan tercium aroma busuk kepentingan transaksional.
Gerakan yang diklaim demi memperjuangkan hak ulayat dan hukum adat “Duan-Lolat” itu diduga kuat hanyalah topeng dari skenario pemerasan terselubung terhadap investor raksasa, INPEX Masela.
Berdasarkan investigasi mendalam dan informasi akurat dari lingkaran dalam yang mengetahui persis konstelasi konflik ini, aksi tersebut sama sekali bukan representasi murni dari jeritan hati nurani masyarakat Tanimbar.
Sebaliknya, gerakan ini disinyalir digerakkan oleh segelintir kelompok kepentingan yang tengah frustrasi karena syahwat finansialnya belum terpenuhi.
Skenario “Demo Minta Harta” Berkedok Hukum Adat
Seorang sumber tepercaya yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan dirinya, membongkar habis motif asli di balik ketegangan buatan ini. Menurutnya, publik sedang disuguhi teatrikal murahan yang memanfaatkan isu sensitif tanah adat demi keuntungan materiil kelompok tertentu.
“Ini bukan murni bela adat. Jangan tertipu. Ini murni ‘Demo Minta Harta’. Ada target angka spesifik, diduga kuat ada permintaan dana eksekusi sebesar Rp5 miliar yang diajukan oleh kelompok tertentu ini kepada pihak INPEX Masela,” ungkap sumber tersebut melalui sambungan telepon WhatsApp, Jumat (3/7/2026).
“Karena sampai hari ini permintaan Rp5 miliar itu dicuekin dan belum mendapat jawaban dari pihak perusahaan, mereka panik. Akhirnya, jalan pintasnya adalah memobilisasi massa, meminjam tameng mahasiswa dan pemuda, lalu mempolitisasi hukum adat Duan-Lolat agar terlihat heroik di media,” tambahnya.
Lembaga Adat dan Kepala Desa Se-Tanimbar Ramai-Ramai Menolak Klaim bahwa aksi MATA Ambon mewakili suara kolektif bumi Tanimbar langsung patah. Fakta di lapangan menunjukkan kondisi yang berbanding terbalik.
Seluruh perangkat struktural adat dan pemerintahan sah di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) justru berdiri berseberangan dengan kelompok pendemo tersebut.
- Lembaga Adat Resmi Tanimbar: Secara tegas menyatakan tidak terlibat dan tidak memberikan restu terhadap aksi pemaksaan kehendak tersebut.
- Seluruh Kepala Desa di Tanimbar: Solid mendukung kelancaran Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela demi kemajuan ekonomi daerah dan kesejahteraan nyata masyarakat setempat, bukan untuk memperkaya segelintir oknum.
- Masyarakat Akar Rumput: Menolak dijadikan komoditas politik dan alat tawar (bargaining chip) oleh kelompok kepentingan yang berbasis di ibu kota provinsi.
“Masyarakat di Tanimbar, kepala-kepala desa, dan lembaga adat yang sah tahu persis mana perjuangan yang tulus dan mana yang digerakkan oleh uang. Kami tidak mendukung aksi kemarin. Itu gerakan liar yang justru merusak nama baik martabat adat Tanimbar hanya demi uang 5 miliar,” tegas sumber tersebut.
Menjual Isu Konstitusi demi Memeras Investor
Narasi yang dibangun koordinator lapangan mengenai *Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) serta ancaman “Penolakan Total” kini terbaca sebagai bentuk gertakan sambal. Tujuannya jelas: menekan pemerintah daerah dan INPEX agar segera bersedia duduk di meja perundingan lalu menyerahkan dana yang diminta.
Jika pola-pola premanisme berkedok adat seperti ini terus dibiarkan dan diakomodir, maka iklim investasi di Maluku dipastikan akan hancur. Blok Masela yang diharapkan menjadi motor penggerak kesejahteraan ekonomi masyarakat Maluku akan terus tersandera oleh kepentingan ‘perut’ kelompok-kelompok oportunis yang pandai bersandiwara atas nama hukum adat. (KN-07)