Tiakur, Kapatanews.com – Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, Eduard J. S. Davidz, ST., M.Eng, mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya untuk meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sekaligus mendukung percepatan digitalisasi sistem pembayaran daerah.
Ajakan tersebut disampaikan saat memberikan arahan pada apel bersama di Lapangan Upacara Kantor Bupati Maluku Barat Daya, Senin (13/7/2026).
Dalam arahannya, Davidz menjelaskan bahwa Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) telah melakukan kunjungan ke seluruh perangkat daerah untuk mengingatkan ASN agar segera menyelesaikan kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Menurutnya, kepatuhan membayar pajak merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga negara sekaligus kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan daerah. Karena itu, ia mengimbau seluruh ASN agar tidak hanya memenuhi kewajiban perpajakan secara pribadi, tetapi juga mengajak keluarga, kerabat, dan masyarakat di lingkungan masing-masing untuk membayar pajak tepat waktu.
“Momentum ini hendaknya menjadi kesempatan bagi kita semua untuk membantu pemerintah daerah meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan,” ujar Sekda.
Selain optimalisasi penerimaan dari PBB dan BPHTB, Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya juga terus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pembayaran pajak dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Sekda juga mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat Pemerintah Kabupaten MBD akan meluncurkan program ASN Go Digital, yang mengintegrasikan seluruh transaksi pembayaran kewajiban kepada pemerintah daerah secara non-tunai melalui layanan QRIS Bank Maluku Malut.
Untuk mendukung implementasi program tersebut, seluruh ASN diminta segera mengunduh dan mengaktifkan aplikasi Mobile Banking Bank Maluku Malut, sehingga pembayaran berbagai kewajiban kepada pemerintah daerah dapat dilakukan secara digital, cepat, mudah, aman, dan transparan.
Ia juga meminta Bank Maluku Malut Cabang Tiakur bersama Badan Pendapatan Daerah terus melakukan sosialisasi kepada seluruh perangkat daerah mengenai penggunaan sistem pembayaran digital tersebut agar implementasinya dapat berjalan optimal.
Menurutnya, penerapan digitalisasi pembayaran daerah tidak hanya memberikan kemudahan dalam bertransaksi, tetapi juga memperkuat tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan, meningkatkan optimalisasi penerimaan daerah, serta membuka peluang pengelolaan pembiayaan pembangunan yang lebih efektif.
Mengakhiri arahannya, Sekda berharap seluruh perangkat daerah memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program digitalisasi pembayaran daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, serta mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah demi percepatan pembangunan dan kemajuan Kabupaten Maluku Barat Daya (*)