Saumlaki, Kapatanews.com – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2026 membuka peluang besar bagi Tanimbar. Namun, penetapan 13 desa menyisakan pertanyaan penting mengenai posisi kawasan nelayan di Pulau Seira.
Sebanyak 13 desa disetujui sebagai lokasi KNMP 2026, yakni Arma, Lelingluan, Meyano Das, Ritabel, Kamatubun, Latdalam, Matakus, Adaut, Wabar, Teneman, Tutunametal, Makatian dan Adodo Molu.
Kamatubun masuk dalam daftar tersebut. Namun, Weratan, Themin, Welutu dan Rumasalut tidak tercantum. Padahal, kelima desa tersebut berada dalam kawasan sosial-ekonomi Pulau Seira yang kehidupannya sangat berkaitan dengan laut.
Pertanyaannya sederhana, tetapi mendasar: mengapa hanya Kamatubun yang masuk, sementara empat desa lainnya belum tercantum sebagai lokasi KNMP 2026?
Pemerintah harus menjelaskan apakah keempat desa tersebut pernah diusulkan, diverifikasi, dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, atau memang tidak masuk prioritas usulan pemerintah daerah.
Jangan cukup menjawab dengan alasan prosedur. Prosedur harus dapat diperiksa, kriteria harus dibuka, dokumen harus tersedia, dan masyarakat harus mengetahui dasar penetapan setiap lokasi.
Petunjuk teknis KNMP 2026 telah ditetapkan melalui Kepmen KP Nomor 5 Tahun 2026. Karena itu, penetapan lokasi seharusnya dapat diuji berdasarkan indikator yang jelas dan terukur.
Jika Kamatubun memenuhi kriteria, pemerintah harus mampu menjelaskan indikatornya. Jika empat desa lainnya belum memenuhi, pemerintah wajib menjelaskan kekurangannya secara terbuka.
Apakah persoalannya jumlah nelayan, koperasi, lahan, administrasi, akses, kesiapan infrastruktur, atau persyaratan teknis lainnya? Semua harus dijawab dengan data, bukan asumsi.
Seira bukan wilayah yang baru mengenal laut karena munculnya KNMP. Lima desa Seira memiliki kehidupan masyarakat yang sejak lama bergantung pada perikanan tangkap dan sumber daya pesisir.
Kajian akademik Universitas Pattimura mencatat aktivitas perikanan tangkap dan budidaya rumput laut serta hubungan masyarakat Seira dengan sumber daya laut melalui sistem adat.
Karena itu, Seira tidak boleh hanya dilihat sebagai kumpulan desa. Kawasan ini harus dibaca sebagai sebuah ekosistem ekonomi laut yang memiliki produksi, pelaku, pasar dan rantai pasok.
Persoalannya bukan sekadar apakah Seira mempunyai potensi perikanan. Pertanyaan yang lebih serius adalah apakah pemerintah sudah menghitung kekuatan ekonomi perikanan Seira secara menyeluruh.
Berapa jumlah nelayan aktif? Berapa kapal? Berapa alat tangkap? Berapa produksi? Berapa nilai perdagangan? Berapa kebutuhan es? Berapa kapasitas penyimpanan?
Berapa biaya transportasi hasil tangkapan? Ke mana ikan dipasarkan? Berapa koperasi aktif? Berapa nelayan memiliki akses modal? Pertanyaan tersebut membutuhkan angka yang dapat diverifikasi.
Tanpa data, kata “potensi” hanya menjadi bahasa pembangunan yang indah didengar, tetapi tidak cukup kuat untuk menentukan kebijakan dan mengukur keberhasilan program.
Karena itu, pemerintah perlu menyusun database perikanan lima desa Seira secara terbuka, mencakup nelayan, kapal, alat tangkap, produksi, pemasaran, koperasi dan fasilitas pendukung.
Data juga harus mencakup pendaratan ikan, rantai dingin, BBM, listrik, air, transportasi, UMKM pengolahan, status lahan, hingga kebutuhan investasi perikanan.
Masuknya Kamatubun ke dalam KNMP seharusnya tidak dianggap sebagai akhir perjuangan. Justru fakta tersebut membuka peluang membangun sistem ekonomi perikanan kawasan Seira.
Kamatubun dapat menjadi salah satu simpul ekonomi, sementara Weratan, Themin, Welutu dan Rumasalut harus tetap diperhitungkan dalam desain pembangunan perikanan kawasan.
Jika pemerintah benar-benar berpikir kawasan, pembangunan tidak berhenti pada satu desa. Infrastruktur, produksi, distribusi, pengolahan dan pemasaran harus saling terhubung.
Sebab KNMP bukan sekadar pembangunan dermaga, gudang atau bangunan. Program tersebut dirancang untuk memperkuat sarana produksi, pascapanen, rantai dingin, kelembagaan dan pemasaran.
KKP bahkan melaporkan bahwa hingga 14 Agustus 2026, sebanyak 273,6 ton ikan dipasarkan dari 65 KNMP tahap pertama dengan nilai Rp11,10 miliar.
Angka tersebut menunjukkan bahwa ukuran keberhasilan KNMP bukan banyaknya bangunan yang selesai, tetapi kemampuan kawasan menghasilkan aktivitas ekonomi yang meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan.
Di sinilah gagasan Seira sebagai penyangga ikan untuk kebutuhan ekonomi Blok Masela menjadi penting, meskipun status tersebut belum ditetapkan secara resmi oleh pemerintah.
Blok Masela tidak hanya membutuhkan LNG, infrastruktur, tenaga kerja dan investasi. Pertumbuhan kawasan industri juga membutuhkan pasokan pangan yang stabil, berkualitas dan berkelanjutan.
Pekerja membutuhkan ikan. Katering membutuhkan ikan. Hotel membutuhkan ikan. Rumah makan membutuhkan ikan. Pasar membutuhkan ikan. Pertanyaannya, dari mana pasokan tersebut akan berasal?
Jangan sampai suatu hari Blok Masela berkembang, permintaan ikan meningkat, tetapi Tanimbar justru mendatangkan ikan dari Ambon, Sulawesi atau wilayah Indonesia lainnya.
Jika itu terjadi, maka Tanimbar memiliki laut dan nelayan, tetapi gagal memasukkan hasil lautnya ke dalam rantai pasok ekonomi industri.
Karena itu, Seira harus mulai dipersiapkan sebagai kawasan produksi ikan yang mampu memasok pasar lokal, regional dan kebutuhan ekonomi yang tumbuh akibat Blok Masela.
Namun, penyangga ikan bukan berarti laut Seira boleh dieksploitasi tanpa batas. Produksi harus mengikuti daya dukung sumber daya dan prinsip keberlanjutan.
Habitat pemijahan harus dilindungi, musim penangkapan diperhatikan, alat tangkap diawasi, dan nelayan lokal harus menjadi pelaku utama dalam rantai ekonomi tersebut.
Seira harus mampu bergerak dari sekadar nelayan menjadi produsen, dari produsen menjadi pemasok, dan dari pemasok menjadi bagian penting rantai pasok industri.
Koperasi harus mengumpulkan hasil. Cold storage menjaga mutu. Transportasi menjamin distribusi. Pengolahan menciptakan nilai tambah. Pasar industri menyerap produksi. Nelayan memperoleh posisi tawar.
Inilah yang seharusnya menjadi desain ekonomi Seira ketika Tanimbar memasuki fase baru pembangunan akibat hadirnya Blok Masela.
DPRD KKT tidak boleh menunggu Blok Masela beroperasi baru membicarakan kebutuhan ikan. Jika ingin disebut wakil rakyat, pembicaraan itu harus dimulai sekarang.
DPRD harus meminta Pemkab membuka seluruh dokumen pengusulan KNMP, daftar desa yang diusulkan, hasil verifikasi, persyaratan, serta alasan desa tertentu belum ditetapkan.
DPRD juga harus melakukan kunjungan lapangan ke lima desa Seira dan menyusun perbandingan jumlah nelayan, kapal, produksi, fasilitas, koperasi serta kebutuhan pembangunan setiap desa.
Jika terdapat kekurangan administrasi atau kelembagaan, tugas pemerintah bukan meninggalkan masyarakat, melainkan membantu mereka memenuhi persyaratan untuk diperjuangkan pada tahap berikutnya.
Jika masalahnya infrastruktur, DPRD harus melihat kemungkinan dukungan anggaran daerah sesuai kewenangan, terutama untuk fasilitas yang memperkuat rantai pasok perikanan kawasan.
Pemerintah daerah juga harus mulai memikirkan kajian khusus mengenai kebutuhan ikan kawasan industri Masela dan kemampuan nelayan lokal memenuhi kebutuhan tersebut secara berkelanjutan.
Kajian itu harus menghitung kebutuhan ikan, kapasitas produksi, kesenjangan pasokan, kebutuhan cold chain, transportasi, modal, koperasi, standar mutu dan sistem pemasaran.
Lebih jauh, pemerintah perlu mendorong kemitraan transparan antara koperasi nelayan dengan perusahaan, katering, hotel, restoran dan pelaku usaha yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi Masela.
Dengan demikian, uang dari pertumbuhan ekonomi Blok Masela tidak hanya berputar pada kontraktor besar, tetapi juga mengalir kepada nelayan, pengolah, pengangkut dan keluarga masyarakat pesisir.
Inilah makna sebenarnya dari local economic multiplier effect: sumber daya lokal masuk ke rantai ekonomi, menciptakan nilai tambah, pekerjaan dan pendapatan bagi masyarakat setempat.
Jangan sampai masyarakat Tanimbar hanya menjadi penonton pembangunan Masela, sementara kebutuhan pangan industri dipenuhi oleh pelaku usaha dari luar daerah.
Jika itu terjadi, maka kita harus berani mengatakan bahwa pembangunan besar belum sepenuhnya berhasil menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat lokal.
Seira mempunyai laut. Seira mempunyai nelayan. Seira mempunyai produksi. Yang belum selesai adalah membangun sistem agar seluruh kekuatan tersebut terhubung dengan pasar yang lebih besar.
KNMP dapat menjadi titik awal. Koperasi menjadi pengikat. Infrastruktur menjadi penghubung. Blok Masela menjadi pasar potensial. Pemerintah menjadi pengatur dan pengawasnya.
Tetapi semua itu membutuhkan perencanaan yang serius. Bukan sekadar seremoni, bukan sekadar papan nama, dan bukan sekadar janji bahwa masyarakat akan mendapatkan manfaat.
Redaksi tidak menuduh adanya permainan dalam penetapan 13 lokasi KNMP. Tidak ada dasar cukup untuk menyimpulkan demikian. Namun, transparansi tetap wajib diberikan.
Jika prosesnya benar, buka. Jika kriterianya jelas, tunjukkan. Jika desa tidak memenuhi syarat, jelaskan. Jika belum diusulkan, akui dan perbaiki.
Masyarakat tidak meminta sesuatu yang mustahil. Masyarakat hanya meminta alasan yang dapat diperiksa, data yang dapat dibandingkan, serta kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kepada wakil rakyat, jangan hanya datang ketika membutuhkan suara. Datanglah ketika nelayan membutuhkan perlindungan, ketika harga ikan jatuh, dan ketika hasil tangkapan sulit dipasarkan.
Datang membawa data. Datang membawa rekomendasi. Datang membawa kebijakan. Kemudian pastikan perjuangan itu menghasilkan perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Karena wakil rakyat tidak diukur dari seberapa sering namanya muncul dalam rapat, tetapi dari seberapa jauh suara rakyat berubah menjadi kebijakan yang nyata.
Pada akhirnya, persoalan Seira bukan sekadar mendapatkan KNMP. Persoalannya adalah apakah Seira akan diposisikan dalam desain ekonomi Tanimbar menghadapi era pembangunan Blok Masela.
Jika pemerintah serius, maka Seira harus mulai dipersiapkan sebagai kawasan penyangga pasokan ikan, bukan sebagai slogan, melainkan melalui data, produksi, infrastruktur, koperasi, rantai dingin dan kepastian pasar.
Kamatubun sudah masuk. Empat desa lainnya masih menunggu. Pemerintah harus menjelaskan apakah mereka tidak layak, belum diusulkan, atau belum diperjuangkan secara maksimal.
Pertanyaan tersebut tidak boleh mati di meja rapat. Sebab di balik daftar 13 desa terdapat masyarakat yang berhak mengetahui mengapa sebagian mendapatkan prioritas, sementara sebagian lainnya masih menunggu.
Tanimbar tidak boleh hanya menjadi lokasi Blok Masela. Tanimbar harus menjadi bagian dari rantai ekonomi yang lahir dari pembangunan tersebut, termasuk melalui kekuatan perikanan masyarakat pesisir.
Seira memiliki laut yang luas dan masyarakat yang menggantungkan hidup pada laut. Yang sedang diuji sekarang bukan keberadaan potensinya, melainkan keberanian pemerintah mengubah potensi tersebut menjadi kekuatan ekonomi.
Jangan sampai Blok Masela berdiri megah, sementara ikan untuk menghidupi pekerjanya datang dari luar daerah. Jangan sampai laut Tanimbar kaya, tetapi nelayannya tetap miskin.
Kalau Tanimbar ingin menjadi tuan rumah pembangunan Masela, maka pemerintah harus mulai menyiapkan dapurnya sendiri. (KN-07)