Saumlaki, Kapatanews.com – Sudah lebih dari satu dekade rencana pembangunan Jembatan Sermuri mengemuka, namun kepastian perencanaannya masih dipersoalkan. DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) kini mendesak Dinas PUPR berhenti berkutat pada wacana dan segera memberikan kepastian.
Jembatan yang direncanakan menghubungkan kawasan Pulau Seira dan Pulau Yamdena itu dinilai penting bagi mobilitas masyarakat, aktivitas nelayan, distribusi hasil laut, hingga membuka akses ekonomi kawasan.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD KKT, Jidon Kelmanutu, menyampaikan desakan tersebut setelah mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas PUPR KKT di ruang rapat DPRD, Selasa (15/9).
Jidon menegaskan, rencana Jembatan Sermuri bukan baru muncul hari ini. Menurut dia, usulan tersebut telah dibicarakan sejak 2012.
“Jembatan Sermuri ini sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Dari 2012 sampai sekarang, belum juga ada perencanaan yang pasti. Ini yang harus segera dituntaskan,” tegasnya.
Disebut Sudah Disurvei, Mengapa Masih Berkutat pada Perencanaan?
Sorotan terhadap proyek tersebut semakin kuat karena muncul informasi bahwa survei atau peninjauan terhadap rencana pembangunan Jembatan Sermuri disebut telah dilakukan Deputi I Kantor Staf Presiden (KSP), Febry Calvin Tetelepta.
Informasi mengenai peninjauan tersebut menjadi penting karena menunjukkan bahwa usulan konektivitas Seira-Yamdena disebut telah mendapat perhatian hingga tingkat pemerintah pusat.
Dengan demikian, menurut Jidon, pemerintah daerah memiliki alasan semakin kuat untuk memastikan dokumen perencanaan tidak kembali tertunda.
Persoalannya kini bukan hanya bagaimana membicarakan kebutuhan jembatan, tetapi bagaimana memastikan seluruh tahapan teknis dapat diselesaikan sehingga usulan tersebut memiliki pijakan untuk diperjuangkan ke tingkat pemerintah pusat.
Namun, tanggal survei, titik lokasi yang ditinjau, pihak yang mendampingi, hasil survei, serta rekomendasi teknisnya belum tersedia dalam bahan berita ini.
Karena itu, informasi mengenai survei tersebut tetap perlu diperkuat melalui keterangan resmi KSP atau pihak pemerintah yang terlibat.
Masyarakat Masih Bergantung pada Laut
Jidon mengatakan kebutuhan Jembatan Sermuri paling dirasakan masyarakat Pulau Seira, Pulau Yamdena dan wilayah Kecamatan Wermaktian.
Selama akses darat belum tersedia, masyarakat masih mengandalkan transportasi laut untuk mobilitas antarkawasan.
Situasi tersebut menurut Jidon menjadi semakin berat ketika masyarakat harus berhadapan dengan cuaca buruk dan angin kencang.
“Masyarakat terus mengeluh, apalagi ketika musim angin kencang. Mereka harus menyeberang dengan kondisi cuaca yang tidak menentu,” ujarnya.
Jidon bahkan menyebut adanya masyarakat yang pernah mengalami kecelakaan di laut akibat kondisi cuaca.
“Kadang ada masyarakat yang tenggelam akibat cuaca. Ini yang harus menjadi perhatian pemerintah. Kita tidak boleh menunggu sampai terjadi korban baru kemudian pemerintah bergerak,” tegasnya.
Keterangan mengenai kecelakaan tersebut merupakan pernyataan Jidon dan belum disertai data resmi dari instansi berwenang dalam bahan berita ini.
Bukan Sekadar Jembatan, Ini Soal Ekonomi Masyarakat
Bagi Jidon, Jembatan Sermuri bukan semata proyek fisik. Infrastruktur tersebut berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat.
Ia menyebut wilayah Wermaktian memiliki aktivitas perikanan. Sebagian masyarakat Pulau Seira juga menggantungkan penghasilan dari sektor perikanan tangkap maupun budidaya.
Persoalannya, hasil laut membutuhkan waktu untuk dibawa menuju pusat pemasaran.
“Kalau hasil laut masuk ke kota dalam waktu cepat, kualitas ikannya tetap baik. Tetapi kalau masyarakat harus berganti-ganti kendaraan dan menempuh perjalanan hingga tiga sampai lima jam, tentu akan menyulitkan,” katanya.
Jidon memperkirakan jembatan dapat memangkas waktu perjalanan menjadi sekitar 30 hingga 40 menit.
“Dengan adanya jembatan, waktu tempuh bisa dipangkas menjadi sekitar 30 sampai 40 menit,” ujarnya.
Angka tersebut merupakan perkiraan Jidon dan belum dapat dianggap sebagai hasil studi teknis.
Potensi Ekonomi dan Pariwisata Menunggu Akses
Jidon menilai terbukanya akses darat akan memberikan dampak terhadap pergerakan barang dan orang.
“Pembangunan jembatan ini akan berdampak pada perekonomian masyarakat. Hasil tangkapan nelayan bisa lebih cepat dibawa ke kota, begitu juga kebutuhan masyarakat bisa lebih mudah dibawa kembali,” katanya.
Menurut dia, akses tersebut juga dapat membuka peluang pengembangan pariwisata.
“Kalau akses ini dibuka, saya pastikan para investor juga akan datang dan berinvestasi di wilayah kita. Potensi pariwisata di sana cukup bagus, tetapi belum terbuka secara maksimal,” jelasnya.
Penilaian mengenai investasi dan pariwisata tersebut merupakan pandangan Jidon. Kajian ekonomi, investasi dan pariwisata belum tersedia dalam bahan berita ini.
Jangan Setiap Tahun Bicara Perencanaan
Jidon meminta pemerintah daerah tidak menjadikan perencanaan sebagai alasan untuk terus menunda kepastian pembangunan.
Menurut dia, jika kebutuhan masyarakat telah menjadi dasar pembangunan, maka dokumen teknis harus segera diselesaikan.
“Kalau memang pembangunan jembatan ini menjadi kebutuhan masyarakat dan sudah lama direncanakan, maka dokumen perencanaannya harus segera dipastikan. Jangan setiap tahun kembali bicara perencanaan, tetapi masyarakat tetap menunggu,” tegasnya.
Ia menilai pembangunan harus berangkat dari kebutuhan masyarakat, bukan sekadar memenuhi tahapan administratif.
“Perencanaan pembangunan harus mendekat kepada kebutuhan masyarakat. Jangan hanya perencanaannya ada, tetapi tidak pernah sampai pada pekerjaan fisik,” ujarnya.
DPRD KKT Dorong Komisi V DPR RI
Jidon memastikan DPRD KKT tidak hanya menyampaikan desakan kepada pemerintah daerah.
Ia mengaku telah berkoordinasi dengan Komisi V DPR RI, khususnya Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Golkar, untuk mendorong percepatan usulan pembangunan Jembatan Sermuri.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Komisi V, khususnya Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Golkar. Mereka menekankan percepatan dokumen perencanaan agar dapat membantu mengusulkan pembangunan ini kepada pemerintah pusat,” katanya.
Menurut Jidon, dokumen perencanaan menjadi salah satu pintu penting untuk memperjuangkan dukungan pemerintah pusat.
Karena itu, ia meminta PUPR tidak membiarkan usulan yang sudah dibicarakan bertahun-tahun kembali berputar pada persoalan administrasi tanpa kepastian.
Perhatian Pusat Harus Berujung Kepastian
Informasi mengenai survei atau peninjauan yang disebut dilakukan Febry Calvin Tetelepta semakin memperkuat alasan agar pemerintah daerah bergerak lebih cepat.
Namun, perhatian pemerintah pusat tidak akan berarti banyak bagi masyarakat jika tidak diterjemahkan menjadi dokumen teknis, penganggaran dan tahapan pembangunan yang jelas.
Jidon meminta seluruh pihak duduk bersama memastikan apa yang masih kurang dalam perencanaan Jembatan Sermuri.
“Kalau dokumen teknisnya sudah disiapkan, mari kita dorong bersama supaya bisa segera direalisasikan. Jangan lagi masyarakat menjadi korban karena persoalan akses,” katanya.
Pertanyaan Besarnya: Kapan Jembatan Dibangun?
Hingga berita ini disusun, penjelasan Dinas PUPR KKT mengenai status terbaru dokumen perencanaan Jembatan Sermuri belum tersedia dalam bahan berita.
Data resmi mengenai panjang jembatan, titik koordinat, hasil studi kelayakan, desain teknis, estimasi biaya, sumber pembiayaan dan target pembangunan juga belum tersedia.
Padahal, setelah sebuah proyek infrastruktur dibicarakan selama bertahun-tahun, masyarakat membutuhkan lebih dari sekadar pernyataan bahwa proyek tersebut penting.
Masyarakat membutuhkan dokumen yang jelas, tahapan yang terukur dan kepastian kapan pembangunan dapat dimulai.
Survei, jika telah dilakukan, harus menjadi pijakan untuk melangkah ke tahap berikutnya, bukan kembali menjadi catatan tanpa tindak lanjut.
Bagi masyarakat Seira dan Yamdena, persoalannya sederhana: akses dibutuhkan, rencana sudah lama dibicarakan, dan sekarang yang ditunggu adalah kepastian.
Jidon kembali menegaskan DPRD KKT akan terus mengawal persoalan tersebut.
“Kami berharap PUPR dapat menyikapi hal ini dan segera menyusun dokumen perencanaannya,” pungkas Jidon.
Ia menegaskan masyarakat sudah terlalu lama menunggu.
“Kami akan terus mendorong pemerintah daerah. Karena masyarakat sudah lama menunggu. Dari 2012 sampai sekarang, sudah cukup lama. Sekarang yang dibutuhkan adalah kepastian,” tandasnya. (KN-07)