Penulis: Anders Luturyali (Aktivis LSM Aliansi Tanimbar Raya)
Di banyak daerah, panggung politik lokal sedang dipenuhi oleh satu fenomena yang memprihatinkan: politik nebeng prestasi. Program datang dari pusat, anggaran berasal dari APBN, desain kebijakan dibuat kementerian. Namun ketika proyek itu berdiri di daerah, tiba-tiba ia berubah menjadi “keberhasilan kepala daerah”.
Pidato-pidato penuh klaim dilontarkan. Prestasi dipamerkan, narasi keberhasilan dibangun. Seolah-olah semua itu lahir dari gagasan besar pemerintah daerah.
Padahal publik yang jujur tahu: sebagian besar program tersebut adalah kebijakan nasional. Program seperti Program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, dan Kampung Nelayan Merah Putih dirancang oleh negara, dibiayai oleh APBN, dan diawasi oleh kementerian. Pemerintah daerah pada dasarnya hanya menjalankan.
Menjalankan program negara memang kewajiban administratif kepala daerah. Tetapi kewajiban administratif tidak otomatis berubah menjadi prestasi politik.
Masalah muncul ketika pelaksanaan birokrasi dipoles menjadi propaganda kekuasaan.
Di sinilah ironi besar dalam politik lokal terlihat jelas. Kepala daerah yang sebenarnya hanya berperan sebagai operator birokrasi dipromosikan sebagai arsitek pembangunan. Pejabat yang sekadar melaksanakan instruksi diposisikan seolah-olah sebagai pencipta kebijakan besar.
Ini bukan sekadar soal komunikasi publik, ini soal kejujuran politik.
Politik nebeng prestasi menciptakan bahaya yang lebih serius: ilusi kepemimpinan. Masyarakat dibuat percaya bahwa daerah sedang dipimpin oleh sosok yang berhasil, padahal keberhasilan itu tidak lahir dari kebijakan daerah, tidak dari inovasi lokal, dan tidak dari keberanian politik pemimpinnya.
Lebih memprihatinkan lagi, ketika klaim prestasi nasional dibesar-besarkan, berbagai persoalan daerah justru dibiarkan membusuk di bawah permukaan. Tata kelola anggaran yang buruk, indikasi penyalahgunaan kewenangan, praktik nepotisme dalam pembayaran proyek UP3, hingga konflik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya daerah menjadi persoalan nyata yang tak kunjung diselesaikan.
Prestasi yang “nebeng” dipamerkan, Masalah yang nyata disembunyikan.
Padahal ukuran kepemimpinan daerah bukanlah seberapa sering seorang kepala daerah memotong pita proyek yang dibiayai negara. Ukuran kepemimpinan adalah apakah ia mampu melahirkan gagasan, kebijakan, dan inovasi yang benar-benar berasal dari daerahnya sendiri.
Jika seorang kepala daerah hanya menunggu program dari Jakarta, lalu mempresentasikannya sebagai keberhasilan pribadi, maka yang kita lihat sebenarnya bukan kepemimpinan. Itu hanyalah administrasi yang dipoles menjadi propaganda.
Negara ini tidak kekurangan program pembangunan. Yang sering kita kekurangan adalah pemimpin daerah yang berani melahirkan kebijakan, bukan sekadar menempelkan namanya pada program orang lain.
Sudah saatnya publik berhenti terpesona oleh klaim semu. Sebab pada akhirnya fenomena ini harus disebut dengan nama yang jujur: “bukan prestasi, melainkan pencitraan”