Ambon- Kapatanews.com – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Maluku menyatakan keyakinannya bahwa kinerja ekonomi daerah akan tumbuh lebih kuat dan solid pada tahun 2026, didorong oleh perbaikan iklim usaha, peningkatan investasi, serta penguatan peran pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Optimisme ini sejalan dengan outlook positif sejumlah lembaga, yang menilai perekonomian Maluku berpotensi melanjutkan tren pemulihan dan
pertumbuhan yang sudah mulai terlihat sejak 2025.
Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Perekonomian Kadin Maluku, Tammat R. Talaohu, dalam sesi wawancara kepada media di Ambon (12/03/2026) menegaskan, dunia usaha siap bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk mempercepat aktivitas ekonomi di sektor-sektor unggulan, seperti perikanan, pertanian, dan jasa.
Sinergi ini diharapkan mampu menarik lebih banyak investasi, membuka lapangan kerja baru, dan memperkuat daya saing Maluku di kawasan timur Indonesia. Menurut Talaohu, penguatan UMKM akan menjadi salah satu kunci pertumbuhan ekonomi 2026, sejalan dengan kebijakan nasional yang menempatkan UMKM sebagai penopang utama perekonomian. Melalui pendampingan, akses pembiayaan, hingga perluasan akses pasar, Kadin mendorong agar pelaku UMKM di Maluku dapat naik kelas dan terhubung dengan rantai pasok nasional maupun global.
“Selain itu, Kadin Maluku menilai upaya pemerintah daerah meningkatkan produksi pertanian dan swasembada pangan melalui hilirisasi komoditas unggulan akan memberi dampak positif terhadap perekonomian daerah. Kebijakan ini dinilai tidak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga membuka peluang usaha baru di bidang pengolahan hasil pertanian dan perikanan. Dengan kombinasi antara investasi yang terus tumbuh, penguatan sektor riil, dan dukungan kebijakan pemerintah, Kadin optimistis Maluku mampu mencatat pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas pada 2026, disertai penyerapan tenaga kerja dan penurunan tingkat kemiskinan. Dunia usaha pun berharap berbagai program dan regulasi yang pro-investasi dan pro-UMKM dapat terus dioptimalkan agar potensi ekonomi Maluku dapat dimanfaatkan secara maksimal sepanjang 2026,” ulas Talaohu.
Tammat R. Talaohu yang juga adalah seorang analis ekonomi menambahkan bahwa salah satu tantangan ekonomi daerah saat ini adalah derajad kemandirian fiskal daerah yang rendah, tetapi hal ini bisa diatasi dengan integrasi kebijakan yang menjadikan birokrasi daerah yang makin efisien serta peningkatan derajad konektivitas daerah dengan pembangunan sarana perhubungan darat, laut udara, telekomunikasi serta sistem pergudangan.
Selain itu, Maluku harus pandai memanfaatkan berbagai skema pembiayaan berbasis APBN melalui pendekatan khusus (special treathment) serta serius dalam perjuangan mendorong diakomodirnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan, ini harus menjadi agenda utama daerah. Sebab RUU
ini berpotensi membuka prospek ekonomi yang luas serta akan menjadi pengubah (game changer) ketika sudah diundangkan. Karena itu, semua stake holder daerah seharusnya fokus untuk mendorong diundangkannya RUU Daerah Kepulauan ini. (KN-02)