By: Dr. Hobarth Williams Soselisa, S.Sos.,M.Si
Ambon, Kapatanews.com – Di atas panggung politik Maluku, Partai Golkar sering digambarkan sebagai rumah tua yang tetap kokoh meski berkali-kali diguncang badai. Di dalam rumah itu, satu kata yang terus diulang adalah “loyalitas”. Loyalitas kepada partai, kepada garis komando, dan kini – di bawah kepemimpinan Umar Lessy – loyalitas kepada upaya merapikan kembali kamar-kamar yang lama berantakan. Namun, di tengah upaya pembenahan itu, Musda DPD II Golkar Kota Ambon menjadi ruang di mana loyalitas tiba-tiba harus menjalani ujian paling serius: ketika instruksi untuk menunda Musda dijadikan ukuran antara fatsun dan pengkhianatan.
Dalam perspektif akademik, loyalitas kader tidak pernah netral. Ia selalu menempel pada figur, struktur, dan keputusan. Dalam konteks ini, keputusan DPP melalui Ketua Umum untuk menghentikan atau menunda pelaksanaan Musda bukan sekadar manuver teknis; ia adalah penegasan bahwa garis komando harus dihormati sebagai pilar tata kelola partai. Umar Lessy, sebagai Ketua DPD I, berada di posisi strategis: ia menyampaikan keinginan dan pertimbangan agar Musda Kota Ambon jangan dulu dilaksanakan, demi menghindari eskalasi konflik dan memastikan proses berjalan sesuai skenario konsolidasi yang lebih luas.
Ketika ada yang tetap mendorong Musda jalan terus, di situlah loyalitas kepada Umar – dan kepada putusan struktural – dipertaruhkan. Personifikasi mungkin membantu kita memahami situasi ini. Bayangkan loyalitas sebagai seorang penjaga pintu di rumah besar Golkar. Ia memegang daftar nama siapa yang masuk, siapa yang keluar, dan siapa yang mencoba menerobos tanpa izin. Ketika Umar Lessy sebagai Ketua DPD I berkata, “Pintu Musda Ambon ditahan dulu, jangan dibuka sekarang,” penjaga pintu itu berdiri tegak, menahan gagang pintu dengan tubuhnya.
Namun dari dalam rumah, ada suara-suara yang memaksa: “Bukalah, kita sudah siap; kita ingin semua segera selesai.” Di sinilah, siapakah yang sebenarnya melawan loyalitas sang penjaga yang memegang amanat, atau mereka yang memaksa membuka pintu melampaui komando? Di sini, konsep fatsun menjadi kunci. Dalam tradisi Golkar, fatsun kepada keputusan organisasi – khususnya keputusan Ketua Umum dan Ketua DPD I– adalah wajah formal dari loyalitas. Menunda Musda bukan tindakan lari dari tanggung jawab, melainkan bentuk kepatuhan pada garis komando yang sedang mencoba menyusun langkah lebih strategis.
Umar Lessy, dengan posisinya sebagai Pimpinan Partai di Maluku membutuhkan ruang untuk merapikan konfigurasi internal, mengkonsolidasi peta dukungan, dan menghindari Musda yang justru melahirkan luka baru. Kader yang memahami logika ini akan memaknai penundaan sebagai bagian dari loyalitas kolektif: menahan diri demi keselamatan rumah besar. Sebaliknya, manakala ada kader yang – dengan berbagai dalih – tetap memaksa Musda dilaksanakan segera, bahkan setelah ada sinyal jelas dari Ketum dan DPD I agar ditunda, maka yang terjadi bukan sekadar perbedaan teknis, melainkan pergeseran orientasi loyalitas.
Mereka mungkin mengklaim setia pada “demokrasi internal” dan “hak pemilik suara”, tetapi ketika klaim itu diposisikan berhadapan langsung dengan keputusan komando partai, sesungguhnya sedang terjadi perebutan definisi: apakah loyalitas berarti setia kepada prosedur yang mereka paham sendiri, atau setia kepada garis komando yang mengikat seluruh struktur? Dari lensa teori organisasi, ini adalah benturan antara loyalitas normatif dan loyalitas instrumental. Loyalitas normatif tampak pada mereka yang menerima penundaan sebagai konsekuensi dari keberpihakan pada partai sebagai institusi; mereka patuh meski mungkin tidak sepenuhnya puas. Loyalitas instrumental tampak pada mereka yang lebih fokus pada hasil jangka pendek – siapa menang Musda, siapa kuasai DPD II – sehingga instruksi penundaan dilihat sebagai penghalang yang harus disiasati.
Ketika kepentingan jangka pendek mengalahkan fatsun, di situlah pengkhianatan loyalitas mulai mewujud dalam tindakan: memaksakan forum, memobilisasi kemarahan, bahkan menggiring opini bahwa DPD I atau Ketum menjadi “penghambat demokrasi”. Pada nokta ini, kritis inilah Umar Lessy perlu tampil bukan hanya sebagai penerus garis komando, tetapi sebagai “suara nurani” organisasi. Ia perlu menjelaskan kepada publik dan kader bahwa penundaan Musda Ambon adalah bagian dari strategi merawat Golkar Maluku, bukan untuk menutup ruang demokrasi. Dengan bahasa yang jernih, ia dapat menegaskan bahwa loyalitas sejati terkadang berarti berani menunda langkah untuk menghindari jurang, bukan berlari kencang ke arah yang tak pasti.
Kader yang memilih tunduk pada penundaan itu, sesungguhnya sedang membuktikan bahwa mereka tidak sekadar loyal kepada figur, tetapi juga kepada kelangsungan rumah besar yang mereka huni. Pada akhirnya, Musda DPD II Golkar Kota Ambon akan tetap harus dilaksanakan. Pintu itu suatu saat mesti dibuka. Pertanyaannya, ketika saat itu tiba, apakah para penghuni rumah akan masuk dengan dada lapang sebagai keluarga yang menghormati fatsun, atau masuk dengan membawa residu pengkhianatan yang dulu sempat menyandera loyalitas? Jawaban atas pertanyaan ini sangat bergantung pada bagaimana hari ini DPP, Umar Lessy, dan seluruh kader memahami ulang makna loyalitas: bahwa setia bukan berarti selalu setuju, tetapi berani berada di barisan keputusan bersama, bahkan ketika keputusan itu adalah… menunggu.(redaksi)