Saumlaki, Kapatanews.com – Aksi premanisme dan teror mencekam di Perairan Seira kini berada di titik nadir. Federasi Serikat Buruh Indonesia (FSBSI) melontarkan ultimatum keras dan mendesak Polairud Polres Kepulauan Tanimbar bersama TNI Angkatan Laut untuk segera menerjunkan armada tempur guna menyapu bersih oknum-oknum yang mengatasnamakan Pemuda “Lima Satu Seira”
Oknum brutal ini disinyalir nekat memeras, mengancam keselamatan jiwa, hingga merampok hasil tangkapan nelayan bale-bale pencari telur ikan terbang secara terstruktur dan anarkis.
Jeritan kekecewaan menggelegar dari para nelayan yang menjadi korban keberingasan kelompok tersebut. Janji manis perlindungan dan pernyataan sikap mendukung dari kelompok pemuda setempat yang sempat digaungkan sebelumnya, nyatanya berubah menjadi panggung sandiwara berdarah. Di balik layar, aksi intimidasi tajam dan tindak kekerasan fisik melayang menghantam para nelayan yang bertaruh nyawa di tengah lautan.
Kondisi ini makin memanas dan memperlihatkan bobroknya tata kelola di tingkat bawah. Pemerintah Desa Lima Satu Seira dituding lepas tangan dan bersikap masa bodoh. Padahal, setiap kapal nelayan bale-bale diwajibkan menyetor uang “lapor diri” sebesar Rp250.000 dengan jaminan keamanan menyeluruh. Namun, kenyataan di lapangan justru memperlihatkan nasib nelayan yang dibiarkan terlunta-lunta di bawah bayang-bayang ancaman senyap.
Borok yang menyelimuti konflik ini kian membusuk ketika sejumlah pemuda membocorkan adanya konspirasi jahat. Pemerintah Desa Lima Satu Seira disinyalir kuat ikut bermain keruh, terlibat dalam praktik transaksi gelap pembelian telur ikan terbang, serta bergandengan tangan dengan sekelompok oknum brutal demi memuluskan aksi busuk pencucian hasil rampokan tersebut dari nelayan.
Ketua FSBSI Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Petrus Batkunde, mengutuk keras kejahatan terorganisir yang secara terang-terangan melangkahi hukum negara ini. Dalam nada bicara yang menghujam, ia menegaskan bahwa seluruh nelayan bale-bale yang beroperasi memeras keringat di Perairan Seira adalah anggota resmi berbadan hukum di bawah panji FSBSI yang wajib dilindungi dari bahaya maut.
Langkah tegas telah diambil oleh organisasi serikat buruh tersebut untuk membendung penindasan yang terus berulang. FSBSI bergerak cepat menyikapi teror tak berkesudahan ini demi menyelamatkan nyawa para nelayan yang kini dirundung ketakutan hebat saat melaut.
“Kemarin kita sudah gelar rapat dan undang seluruh agen nelayan bale-bale, dan mereka telah memasukan nama-nama nelayan bale-bale selaku pekerja buruh. Oleh karena itu, maka segala persoalan dan masalah yang terjadi di tempat pencarian mereka adalah tanggung jawab penuh FSBSI,” tegas Batkunde dengan nada tinggi saat ditemui wartawan, Kamis (23/7/2026).
Geram melihat kepolisian dan aparat keamanan yang terkesan lambat, Batkunde mendesak institusi penegak hukum laut untuk segera mengambil alih wilayah konflik sebelum pecah pertumpahan darah yang lebih besar.
“Kami mendesak Polair dan Angkatan Laut untuk segera turun di Perairan Seira untuk mengambil alih masalah ini. Jika tidak, maka kami akan menempuh seluruh jalur hukum dan menyeret semua pihak yang terlibat!” cecar Batkunde, melayangkan ancaman terbuka.
Ia mengungkapkan, kekacauan sistemik ini berakar dari carut-marut pergeseran regulasi dari operasi nelayan andon ke nelayan bale-bale yang meninggalkan celah menggiurkan bagi para spekulan dan tengkulak. Ketidakjelasan aturan permainan membuat nelayan kecil selalu disembelih menjadi korban pemerasan.
Gagalnya negosiasi dan tidak tercapainya kesepakatan harga antara pembeli lokal, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, serta agen, ditengarai menjadi pematik utama yang membakar tindakan kriminalitas di laut.
“Kendala yang terjadi adalah para pembeli lokal telur ikan terbang ini tidak mendapat tempat dan merasa tidak ada kesejahteraan. Dampaknya, para pembeli lokal itu menyuruh oknum memakai tindakan kekerasan dan ancaman senjata untuk memperoleh hasil telur ikan terbang secara paksa!” ungkapnya membongkar motif keji di balik perampokan tersebut.
Padahal, legalitas dan administrasi para buruh laut ini telah terpenuhi secara sah tanpa ada aturan yang dilanggar. Namun, jaminan hukum yang seharusnya mereka dapatkan justru lenyap ditelan intimidasi premanis kelompok lokal.
Secara prosedural, para nelayan telah menuntaskan kewajiban administratif di tingkat desa hingga mengantongi jaminan keamanan dari instansi Kepolisian Sektor (Polsek) Wermaktian dan Koramil setempat. Sayangnya, dokumen di atas kertas itu tak mumpuni menahan laju kebrutalan di tengah laut.
“Mereka tidak mendapat perlakuan yang layak dan dijamin oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Mereka dibiarkan bertarung nyawa sendiri menghadapi teror anarkis di tengah laut,” cecar
Batkunde dengan narasi tajam menyatakan bahwa, FSBSI secara resmi menyatakan perang terhadap segala bentuk premanisme, pemerasan, dan terorisme lokal yang merusak iklim kerja para nelayan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
“Kami FSBSI tidak terima dengan tindakan yang dilakukan oleh sekelompok pemuda yang meneror, mengancam, serta melakukan tindakan anarkis! Mereka telah terdaftar di FSBSI dan berlindung dalam payung hukum FSBSI, karena itu semua masalah yang menimpa mereka adalah tanggung jawab kami untuk melawan!” cercecanya penuh penegasan.
Sikap arogan sekelompok pemuda di Seira dianggap telah menyepelekan dan mengangkangi secara telanjang hasil kesepakatan musyawarah bersama yang sebelumnya telah disetujui oleh segenap pemangku kepentingan.
Pengangkangan atas kesepakatan damai ini menjadi bukti telanjang bahwa kelompok penjahat laut tersebut tidak lagi mengindahkan hukum, adat, maupun nilai-nilai kemanusiaan demi menguras keuntungan pribadi secara haram.
Mencegah meletusnya bentrok fisik antar-kelompok di lautan, FSBSI mengirimkan sinyal bahaya kepada pimpinan tertinggi kepolisian daerah dan markas TNI AL untuk segera memblokir ruang gerak para pelaku kejahatan.
“Kami mendesak Polres Kepulauan Tanimbar melalui Polair dan juga Angkatan Laut untuk segera bertindak nyata, lakukan patroli bersenjata, dan jaminkan keamanan mutlak kepada seluruh nelayan bale-bale yang mencari nafkah di Perairan Tanimbar,” pungkas Batkunde mengakhiri keterangannya. (Kn-07)