Place Your Ad
Place Your Ad
Berita

Hak Jawab Kuasa Hukum Hasan AlaktiriTerkait Pemberitaan Dugaan Korupsi Dana Hibah Dan Bansos

×

Hak Jawab Kuasa Hukum Hasan AlaktiriTerkait Pemberitaan Dugaan Korupsi Dana Hibah Dan Bansos

Sebarkan artikel ini

Ambon, Kapatanews.com – Hasan Alkatiri, anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, melalui kuasa hukumnya Sutrisno Hatapayo S.HI, menyampaikan hak jawab, klarifikasi dan koreksi terkait pemberitaan media ini dengan judul ” Reskrimsus Polda Maluku, diminta pertegas status Hukum Hasan Alkatiri, anggota DPRD Maluku Tengah” dalam dugaan  korupsi dana hibah dan bansos  Maluku Tengah tahun anggaran 2023,Rabu (18/11/2026)

Berikut ini hak jawab, klarifikasi dan koreksi Hasan Alkatiri melalui kuasa Hukumnya kepada Kapatanews.com:

Setelah mencermati secara saksama keseluruhan substansi pemberitaan tersebut, kami menilai terdapat sejumlah pernyataan narasumber, Wilson Rahayaan sekertaris KNPI Kota Ambon, yang perlu diluruskan karena tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, khususnya mengenai informasi pengembalian uang, kapasitas pemeriksaan klien kami oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku, serta pernyataan yang menyimpulkan bahwa klien kami telah bersalah dan mengakui perbuatannya. Oleh karena itu, melalui Hak Jawab ini, kami menyampaikan klarifikasi dan keberatan sebagai berikut:

I. KLARIFIKASI TERHADAP INFORMASI PENGEMBALIAN UANG RATUSAN JUTA RUPIAH

Dalam pemberitaan tersebut, Wilson Rahayaan selaku narasumber menyampaikan bahwa Hasan Alkatiri telah mengembalikan uang ratusan juta rupiah terkait perkara dana bantuan sosial dan hibah. Terhadap pernyataan tersebut, kami selaku Tim Kuasa Hukum Hasan Alkatiri dengan tegas membantah informasi dimaksud. Faktanya Klien Kami tidak pernah melakukan pengembalian uang sebagaimana yang dinyatakan oleh Wilson Rahayaan dalam pemberitaan tersebut.

Dengan demikian, informasi mengenai pengembalian uang ratusan juta rupiah tersebut merupakan informasi yang tidak benar dan harus segera diklarifikasi oleh Redaksi
KapataNews.com. Pernyataan mengenai pengembalian uang merupakan informasi yang sangat serius karena dikaitkan langsung dengan dugaan tindak pidana korupsi dana hibah dan bantuan sosial tahun 2023.

Apabila seseorang diberitakan telah mengembalikan uang yang dikaitkan dengan kerugian perkara korupsi, masyarakat tentu dapat membangun persepsi bahwa orang tersebut telah menerima atau menikmati uang yang berasal dari tindak pidana korupsi. Padahal, dalam perkara yang sedang dikaitkan dengan klien kami, informasi tersebut tidak benar.

Kami mempertanyakan dasar dan sumber informasi yang digunakan Wilson Rahayaan sehingga berani menyampaikan pernyataan tersebut kepada media, terlebih informasi itu kemudian dipublikasikan dan dapat diakses oleh masyarakat luas. kami meminta Redaksi KapataNews.com melakukan koreksi terhadap informasi tersebut dan memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik.

II. KLARIFIKASI MENGENAI KAPASITAS PEMERIKSAAN HASAN ALKATIRI

Dalam pemberitaan tersebut, Hasan Alkatiri disebut sebagai pihak yang diperiksa oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku dalam perkara dugaan penyimpangan pengelolaan dana bantuan sosial dan dana hibah tahun 2023. Sehubungan dengan hal tersebut, kami selaku Tim Kuasa Hukum perlu memberikan penegasan
dan meluruskan informasi kepada publik bahwa benar klien kami pernah dimintai keterangan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku. Namun, pemeriksaan tersebut dilakukan dalam kapasitas sebagai SAKSI, dalam kedudukannya sebagai Ketua NU Wilayah Maluku Tengah, terkait dengan pengelolaan anggaran sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Dengan demikian, perlu dipahami bahwa pemeriksaan terhadap Klien Kami berkaitan dengan keterangannya mengenai pengelolaan anggaran tersebut dalam kapasitasnya sebagai Ketua NU Wilayah Maluku Tengah, bukan berarti klien kami telah ditetapkan sebagai tersangka ataupun dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi.

Kedudukan seseorang sebagai saksi memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dengan kedudukan sebagai tersangka. Seseorang yang dimintai keterangan sebagai saksi tidak dapat serta-merta diposisikan sebagai pelaku tindak pidana, apalagi diberitakan seolah-olah telah terbukti bersalah. Oleh karena itu, kami keberatan apabila pemeriksaan klien kami sebagai saksi kemudian dijadikan dasar untuk membangun opini publik yang mengarah pada tuduhan bahwa klien kami telah melakukan tindak pidana korupsi.

Kami menghormati kewenangan penyidik dalam melakukan pemeriksaan dan pengembangan perkara. Namun, setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat harus tetap memperhatikan fakta hukum yang sebenarnya serta asas praduga tak bersalah. Kami tegaskan kembali bahwa Hasan Alkatiri diperiksa sebagai saksi dalam kapasitasnya
sebagai Ketua NU Wilayah Maluku Tengah terkait pengelolaan anggaran Rp30 juta, bukan sebagai tersangka.

III. KEBERATAN TERHADAP KESIMPULAN BAHWA HASAN ALKATIRI TELAH BERSALAH DAN MENGAKUI PERBUATANNYA

Dalam pemberitaan tersebut, Wilson Rahayaan menyampaikan bahwa pengembalian uang ratusan juta rupiah oleh Hasan Alkatiri telah membuktikan bahwa yang bersangkutan bersalah dan telah mengakui perbuatannya. Pernyataan tersebut merupakan kesimpulan yang sangat serius dan tidak dapat dibenarkan untuk dilekatkan kepada klien kami.

Pertama, sebagaimana telah kami tegaskan, Klien Kami tidak pernah melakukan pengembalian uang sebagaimana yang disampaikan narasumber.

Kedua, tidak terdapat dasar untuk menyimpulkan bahwa klien kami telah mengakui suatu tindak pidana hanya berdasarkan narasi yang disampaikan narasumber tersebut.

Ketiga, penentuan seseorang bersalah atau tidak bersalah bukan merupakan kewenangan narasumber, melainkan harus melalui mekanisme penegakan hukum dan proses peradilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kami mengingatkan bahwa setiap orang berhak memperoleh perlindungan hukum atas kehormatan dan nama baiknya. Kebebasan pers bukanlah ruang untuk membangun kesimpulan hukum secara sepihak terhadap seseorang yang belum dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh sebab itu, kami meminta Redaksi KapataNews.com memberikan koreksi terhadap pernyataan yang menyebut Hasan Alkatiri telah terbukti bersalah dan mengakui perbuatannya.

IV. PERNYATAAN YANG MEMINTA PENETAPAN STATUS HUKUM HASAN ALKATIRI

Dalam pemberitaan tersebut, narasumber juga menyampaikan bahwa pihak Reskrimsus Polda Maluku seharusnya sudah menetapkan status hukum Hasan Alkatiri setelah perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan. Kami memandang pernyataan tersebut perlu diluruskan dari sudut pandang hukum acara pidana.

Peningkatan suatu perkara dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan tidak secara otomatis menjadikan seluruh orang yang pernah dimintai keterangan sebagai saksi harus ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka harus didasarkan pada ketentuan hukum acara pidana, kecukupan alat bukti, serta hasil proses penyidikan yang dilakukan secara profesional dan objektif.

Dengan demikian, tidak tepat apabila terdapat anggapan bahwa seseorang yang pernah diperiksa sebagai saksi harus segera ditetapkan sebagai tersangka hanya karena perkara yang sedang ditangani telah memasuki tahap penyidikan. Kami menegaskan bahwa klien kami tidak meminta perlakuan khusus dari penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku.

Kami hanya menghendaki agar seluruh proses hukum berjalan berdasarkan fakta, alat bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku. Apabila memang terdapat bukti yang cukup, silakan diproses sesuai hukum. Namun, apabila tidak terdapat dasar hukum yang cukup, jangan sampai seseorang dibangun citra negatifnya melalui opini publik seolah-olah telah melakukan tindak pidana.

V. KEBERATAN TERHADAP PERNYATAAN DUGAAN ADANYA PERMAINAN DI BALIK
PENANGANAN PERKARA

Dalam pemberitaan tersebut, Wilson Rahayaan juga menyampaikan kecurigaan adanya permainan di balik hasil penyidikan Reskrimsus Polda Maluku terhadap status hukum Hasan Alkatiri dan anggota DPRD lainnya. Pernyataan tersebut merupakan tudingan serius karena menghubungkan penanganan perkara oleh aparat penegak hukum dengan dugaan adanya permainan di balik proses penyidikan. Kami berpandangan bahwa kritik terhadap kinerja aparat penegak hukum merupakan bagian dari kebebasan berpendapat dan kontrol sosial masyarakat.

Namun, kritik tersebut harus disampaikan secara bertanggung jawab, berdasarkan fakta dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai kritik terhadap institusi penegak hukum justru digunakan untuk membangun persepsi bahwa seseorang yang sedang dimintai keterangan sebagai saksi telah memiliki keterlibatan pidana atau memperoleh perlakuan khusus dari penyidik.

Kami meminta agar setiap pernyataan yang mengandung tudingan serius tersebut dapat disertai dasar faktual yang jelas. Kami juga meminta Redaksi KapataNews.com memberikan ruang klarifikasi kepada klien kami sehingga masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan tidak hanya mendengar satu sudut pandang.

VI. HAK ATAS NAMA BAIK DAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH

Kami perlu mengingatkan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh perlindungan terhadap kehormatan dan nama baiknya. Hal tersebut merupakan hak
konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, asas praduga tak bersalah merupakan prinsip fundamental dalam proses penegakan hukum.

Seseorang tidak dapat diperlakukan atau digambarkan sebagai orang yang telah terbukti bersalah sebelum terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam konteks pemberitaan terhadap Hasan Alkatiri, perlu dibedakan secara tegas antara fakta bahwa klien kami pernah diperiksa sebagai saksi dengan kesimpulan bahwa klien kami telah melakukan tindak pidana korupsi. Kedua hal tersebut merupakan sesuatu yang berbeda dan tidak boleh dicampuradukkan.

Kami tidak melarang masyarakat memberikan kritik, tidak melarang media melakukan pemberitaan, dan tidak pula bermaksud menghalangi proses penegakan hukum. Akan tetapi, kami berkepentingan memastikan bahwa setiap informasi yang dipublikasikan mengenai klien kami benar, akurat, berimbang, serta tidak mengandung kesimpulan yang mendahului proses hukum.

VII. LANGKAH HUKUM TERHADAP WILSON RAHAYAAN

Bahwa terhadap sejumlah pernyataan Wilson Rahayaan sebagaimana dikutip dan dipublikasikan dalam pemberitaan KapataNews.com tanggal 18 November 2026, Tim Kuasa Hukum Hasan Alkatiri memandang perlu untuk mengambil langkah hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kami menilai bahwa pernyataan yang menyebut Klien Kami telah mengembalikan uang ratusan juta rupiah, menyimpulkan bahwa klien kami telah bersalah dan mengakui perbuatannya, serta berbagai pernyataan lain yang mengaitkan klien kami dengan dugaan tindak pidana korupsi, merupakan pernyataan serius yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Oleh karena itu, TIM KUASA HUKUM HASAN ALKATIRI AKAN MENEMPUH UPAYA HUKUM DENGAN MELAPORKAN WILSON RAHAYAAN DI POLDA MALUKU atas dugaan tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 433 dan Pasal 434 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sepanjang unsur-unsur tindak pidana tersebut terpenuhi berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian
aparat penegak hukum.

Langkah hukum ini bukan dimaksudkan untuk membungkam kebebasan berpendapat maupun menghalangi fungsi kontrol sosial masyarakat, melainkan sebagai upaya hukum untuk melindungi kehormatan, harkat, martabat, serta nama baik klien kami dari pernyataan yang iduga mengandung unsur fitnah dan pencemaran nama baik.

Kami juga menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan kritik, tetapi hak tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab serta tidak boleh digunakan untuk menyebarkan informasi yang tidak benar dan merugikan kehormatan orang lain. Dengan demikian, kami berharap seluruh pihak dapat menghormati hak-hak hukum klien kami dan tidak membangun opini yang mendahului proses penegakan hukum.

VIII. PERMINTAAN DAN TUNTUTAN HAK JAWAB KEPADA REDAKSI KAPATANEWS.COM

Berdasarkan seluruh uraian dan klarifikasi tersebut, dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 1 angka 11, Pasal 5 ayat (2), serta ketentuan Kode Etik Jurnalistik, kami meminta kepada Pimpinan Redaksi KapataNews.com untuk:
1. Memuat Hak Jawab ini secara utuh, proporsional, dan tanpa mengubah substansi klarifikasi yang kami sampaikan.
2. Melakukan koreksi terhadap pernyataan yang menyebutkan bahwa Hasan Alkatiri telah mengembalikan uang ratusan juta rupiah, karena informasi tersebut tidak benar.
3. Meluruskan informasi mengenai kapasitas Hasan Alkatiri yang diperiksa oleh penyidik itreskrimsus Polda Maluku, yaitu dalam kapasitas sebagai saksi dalam kedudukannya
sebagai Ketua NU Wilayah Maluku Tengah terkait pengelolaan anggaran Rp30.000.000.
4. Memberikan koreksi terhadap narasi yang menyimpulkan bahwa Hasan Alkatiri telah terbukti bersalah dan mengakui perbuatannya.
5. Memberikan penjelasan kepada publik bahwa penetapan seseorang sebagai tersangka harus didasarkan pada ketentuan hukum dan alat bukti, bukan berdasarkan desakan
ataupun kesimpulan sepihak dari narasumber.
6. Memperbaiki penyebutan identitas jabatan Hasan Alkatiri dalam pemberitaan, yakni sebagai Anggota DPRD Provinsi Maluku.
7. Memberikan ruang klarifikasi dan konfirmasi yang berimbang kepada Hasan Alkatiri sebagai pihak yang secara langsung disebut dalam pemberitaan.
8. Memperhatikan prinsip akurasi, keberimbangan, dan asas praduga tak bersalah dalam setiap pemberitaan lanjutan yang menyangkut klien kami.

IX. PENUTUP
Hak Jawab ini kami sampaikan bukan untuk membatasi kebebasan pers maupun menghalangi masyarakat dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum. Sebaliknya, kami menghormati keberadaan pers sebagai salah satu pilar demokrasi yang memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Namun, kebebasan pers harus tetap dijalankan dengan memperhatikan akurasi, keberimbangan, verifikasi, serta tanggung jawab terhadap setiap informasi yang dipublikasikan.

Kami tidak ingin klien kami dirugikan oleh informasi yang tidak benar, terlebih ketika informasi tersebut telah membangun persepsi seolah-olah klien kami telah mengembalikan uang hasil dugaan tindak pidana korupsi, mengakui perbuatannya, dan seharusnya ditetapkan sebagai tersangka.

Sekali lagi kami tegaskan: HASAN ALKATIRI TIDAK PERNAH MENGEMBALIKAN UANG SEBAGAIMANA YANG DIBERITAKAN. PEMERIKSAAN YANG BERSANGKUTAN OLEH PENYIDIK DITRESKRIMSUS POLDA MALUKU ADALAH DALAM KAPASITAS SEBAGAI SAKSI, DALAM KEDUDUKANNYA SEBAGAI KETUA NU WILAYAH MALUKU TENGAH, TERKAIT PENGELOLAAN ANGGARAN SEBESAR RP30.000.000 (TIGA PULUH JUTA RUPIAH).

Dua fakta tersebut merupakan substansi utama yang wajib diluruskan agar masyarakat tidak memperoleh pemahaman yang keliru terhadap kedudukan hukum klien kami. Besar harapan Pimpinan Redaksi KapataNews.com dapat menindaklanjuti Hak Jawab ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Hak Jawab ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Pimpinan Redaksi, kami mengucapkan terima kasih. Hormat kami . Ambon, 20 November 2026

Redaksi Kapatanews.com menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada saudara Hasan Alkatiri atas pemberitaan kami sebelumnya, dimana dalam pemberitaan tersebut telah merugikan nama baik yang bersangkutan baik secara pribadi maupun dalam kapasitas sebagai anggota DPRD Maluku Tengah.

Redaksi juga menyampaikan terimakasih adan rasa hormat kepada saudara Hasan Alkatiri , anggota DPRD Maluku Tengah, melalui kuasa hukumnya dimana telah menyampaikan hak jawab, klarifikasi dan koreksi terhadap pemberitaan kami sebagai wujut menghormati UU Pers no 40 tahun 1999 (Redaksi)

Ikuti Kami untuk Informasi menarik lainnya dari KAPATANEWS.COM Di CHANNEL TELEGRAM Dan CHANNEL WHATSAPP