Saumlaki, Kapatanews.com – Suasana ruang pertemuan DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Selasa, 26 Mei 2026, terasa berbeda dari biasanya. Tidak ada teriakan berlebihan maupun ketegangan tajam. Yang hadir justru semangat dialog, harapan, dan keberanian menyampaikan aspirasi masyarakat secara terbuka.
Jaringan Aktivis Muda Tanimbar (JAM-T) tampil membawa suara generasi muda yang selama ini menaruh harapan besar terhadap masa depan proyek strategis nasional Blok Masela. Mereka datang bukan untuk mencari konflik, melainkan memastikan masyarakat tetap menjadi prioritas utama pembangunan daerah.
Pertemuan tersebut menjadi momentum penting karena untuk pertama kalinya sejumlah tuntutan strategis masyarakat diterima dan didengarkan secara langsung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama DPRD serta pimpinan OPD terkait.
Koordinator aksi JAM-T, Alex Belay, menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Pemerintah Daerah yang bersedia membangun komunikasi secara sehat dan transparan bersama kelompok aktivis muda di Tanimbar. Menurutnya, ruang dialog seperti ini sudah lama dinantikan masyarakat.
Alex menilai, berbagai poin tuntutan yang selama ini diperjuangkan sebenarnya memiliki kesamaan arah dengan visi Pemerintah Daerah dalam melindungi hak ekonomi, tenaga kerja lokal, dan masa depan masyarakat Tanimbar di tengah masuknya investasi besar.
Dalam forum tersebut, JAM-T menegaskan bahwa proyek Blok Masela tidak boleh hanya menjadi simbol pembangunan nasional semata. Kehadiran investasi harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat lokal melalui pekerjaan, peningkatan ekonomi, dan kesejahteraan yang nyata.
Salah satu tuntutan utama yang disampaikan adalah mendesak Pemerintah Daerah segera mengikat INPEX melalui nota kesepahaman yang memiliki kekuatan hukum, khususnya terkait kuota tenaga kerja lokal dan keterlibatan pelaku usaha masyarakat Tanimbar.
Bagi JAM-T, komitmen verbal tidak cukup menjamin masa depan masyarakat. Harus ada payung hukum yang jelas agar hak-hak masyarakat lokal terlindungi dan tidak berubah menjadi janji politik maupun janji investasi yang sulit dipertanggungjawabkan nantinya.
Selain sektor ketenagakerjaan, JAM-T juga menaruh perhatian besar terhadap penguatan ekonomi rakyat melalui kewajiban pasokan pangan lokal dari nelayan, petani, dan kelompok usaha masyarakat kepada kebutuhan operasional proyek Blok Masela.
Menurut Alex Belay, peluang ekonomi sebesar proyek Masela harus menjadi jalan kebangkitan ekonomi masyarakat desa di Tanimbar. Nelayan, petani, dan pelaku UMKM tidak boleh hanya menjadi penonton di tanah mereka sendiri nantinya.
Dalam pertemuan itu pula, JAM-T meminta Pemerintah Daerah segera mengaktifkan kembali BUMD Tanimbar Energi agar mampu mempersiapkan pengelolaan Participating Interest atau PI sebesar tiga persen sebelum keputusan investasi final diberlakukan pemerintah pusat.
JAM-T menilai, keterlambatan mempersiapkan BUMD dapat menjadi ancaman serius bagi masa depan pendapatan daerah. Jika peluang PI tidak dikelola dengan baik, maka potensi keuntungan besar bisa jatuh ke pihak luar daerah.
DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar juga diminta menggunakan fungsi pengawasannya untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat terbuka bersama Pemda, INPEX, dan SKK Migas agar seluruh progres proyek dapat diketahui masyarakat secara transparan.
Bagi JAM-T, keterbukaan informasi merupakan pondasi penting dalam menjaga kepercayaan publik. Masyarakat berhak mengetahui sejauh mana kesiapan proyek, arah kebijakan pemerintah, dan komitmen investor terhadap kepentingan daerah.
Persoalan tata ruang juga menjadi perhatian serius dalam forum tersebut. JAM-T meminta dokumen RTRW terkait lokasi LNG dibuka kepada publik agar tidak memunculkan konflik lahan maupun persoalan hak masyarakat adat di kemudian hari.
Menurut mereka, banyak daerah di Indonesia mengalami konflik investasi akibat lemahnya keterbukaan informasi tata ruang. Karena itu, Pemerintah Daerah diminta lebih aktif menjelaskan posisi lahan dan arah pembangunan secara terbuka kepada masyarakat.
JAM-T juga menyoroti program pelatihan tenaga kerja yang sedang berjalan di Tanimbar. Mereka meminta adanya laporan publik yang jelas mengenai jumlah peserta, kualitas sertifikasi, hingga tingkat penempatan kerja setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
Generasi muda Tanimbar, menurut Alex, membutuhkan kepastian masa depan. Pelatihan tidak boleh hanya menjadi kegiatan seremonial tanpa arah yang jelas. Anak-anak daerah harus benar-benar dipersiapkan menjadi tenaga kerja yang kompetitif dan profesional.
Dalam kesempatan itu, JAM-T turut mendorong Pemerintah Daerah memasukkan rencana hilirisasi petrokimia Pulau Selaru ke dalam RTRW dan RPJMD agar nilai tambah gas alam dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Tanimbar sendiri.
Pertemuan tersebut akhirnya ditutup dengan harapan besar agar komunikasi antara pemerintah, DPRD, investor, dan masyarakat terus terbangun secara sehat. JAM-T percaya, masa depan Tanimbar akan lebih adil apabila rakyat dilibatkan sejak awal pembangunan. (KN-13)