Saumlaki, Kapatanews.com – Harapan ribuan pencari kerja di Kepulauan Tanimbar untuk bekerja di proyek raksasa Inpex Masela tampaknya harus berbenturan dengan kenyataan pahit. Skema pelatihan dan perekrutan yang gencar dilakukan oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) belakangan ini diduga kuat sebagai langkah sepihak tanpa kejelasan kerja sama.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) yang menghadirkan SKK Migas dan Inpex Masela, terungkap fakta mengejutkan: Inpex Masela sama sekali tidak memiliki ikatan kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan BPI.
Inpex Masela: “Tidak Ada Jaminan Kerja, Perekrutan Resmi Hanya di Posko Terpadu.
Perwakilan Inpex Masela, Radit, secara blak-blakan membantah adanya keterlibatan perusahaannya dalam aktivitas rekrutmen ataupun pelatihan yang digalang oleh BPI.
“Tidak ada kerja sama dengan Inpex Masela. Itu BPI bukan merekrut tenaga kerja, melainkan training (pelatihan). Dan itu pun tidak ada komunikasi maupun kerja sama dengan pihak kami,” tegas Radit di hadapan forum DPRD.
Lebih lanjut, Radit mengonfirmasi bahwa seluruh proses perekrutan tenaga kerja resmi dari Inpex Masela baru akan dilaksanakan setelah proses Groundbreaking, dan poskonya berpusat langsung di Posko Terpadu, bukan melalui perantara pihak ketiga seperti BPI.
Ia juga menegaskan bahwa mengikuti pelatihan di BPI sama sekali bukan tiket emas untuk masuk ke Inpex Masela.
Dugaan Pungutan Jutaan Rupiah di Tengah Ketidakpastian
Bukan sekadar masalah miskomunikasi, polemik ini kian memanas setelah munculnya laporan mengenai adanya beban biaya yang harus ditanggung oleh para peserta. Berdasarkan informasi yang dihimpun dalam rapat tersebut, setiap calon tenaga kerja diduga dibebani biaya pelatihan yang cukup menguras kantong.
“Informasi yang kami peroleh, satu orang dibebani uang pelatihan sebanyak Rp3.500.000 sampai dengan Rp5.000.000,” ungkap sumber internal media ini membeberkan temuan tersebut.
Ironisnya, biaya jutaan rupiah yang disetorkan masyarakat ini justru tidak selaras dengan jaminan masa depan mereka di proyek Abadi Masela.
SKK Migas: Over-Kapasitas dan Salah Timing
Kritik pedas juga datang dari Perwakilan SKK Migas, Roy Widiarta. Pihaknya menyayangkan langkah BPI yang dinilai melompati garis koordinasi dan tidak sejalan dengan timeline serta kebutuhan riil proyek.
Roy menyoroti ketimpangan drastis antara jumlah orang yang dijaring BPI dengan kebutuhan nyata di lapangan untuk fase awal.
Kebutuhan Riil Fase Groundbreaking: Hanya sekitar 100 orang. Jumlah yang Sudah Direkrut BPI: Lebih dari 3.000 calon tenaga kerja.
“Jangan sampai pelatihan merekrut banyak orang sementara fase aktivitas kegiatannya baru berjalan 5 tahun lagi. Jadi setelah pelatihan yang dilakukan, mereka tidak bisa kerja,” ujar Roy mengingatkan ancaman pengangguran baru akibat salah hitung ini.
Roy mengimbau agar penyiapan tenaga kerja disesuaikan secara spesifik berdasarkan timing kebutuhan lingkungan manpower pada fase operasi nanti, bukan asal rekrut massal secara prematur. Saat ditanya mengenai kepastian nasib para peserta pelatihan BPI, jawaban dari otoritas hulu migas ini sangat telak:
“Apakah ada jaminan setelah pelatihan dapat bekerja di Inpex? Jawabannya tidak ada jaminan.
Masyarakat Diminta Waspada
Dengan mencuatnya fakta-fakta ini dalam RDP DPRD, masyarakat diimbau untuk lebih jeli dan tidak mudah tergiur oleh iming-iming pelatihan berbayar yang mengatasnamakan penyerapan tenaga kerja di Inpex Masela.
Hingga berita ini diturunkan, kejelasan legalitas dan pertanggungjawaban dana pelatihan yang dipungut dari ribuan warga tersebut masih menjadi tanda tanya besar. (KN-07)