Ambon, Kapatanews.com – Disertasi Doktor Febry Calvin Tetelepta di bidang Ilmu Hukum mengangkat isu penting mengenai pembatasan masa jabatan anggota DPR RI sebagai bagian dari penguatan demokrasi konstitusional di Indonesia. Penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 belum mengatur batas maksimal masa jabatan anggota DPR, sehingga membuka peluang terjadinya dominasi kekuasaan oleh elite politik dalam jangka panjang. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengurangi kualitas representasi rakyat, melemahkan regenerasi politik, serta menciptakan ketimpangan akses bagi calon-calon legislatif baru.
Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menegaskan bahwa pembatasan masa jabatan merupakan instrumen konstitusional untuk menjaga akuntabilitas, mendorong sirkulasi elite politik, dan mencegah monopoli kekuasaan. Penelitian juga mengungkap bahwa tidak adanya pembatasan masa jabatan menyebabkan partai politik cenderung mempertahankan figur yang memiliki modal politik dan ekonomi kuat, sehingga fungsi kaderisasi dan pendidikan politik tidak berjalan optimal. Di sisi lain, para perumus UUD 1945 memandang bahwa jabatan legislatif berbeda dengan eksekutif sehingga tidak memerlukan pembatasan periode.
Dari perspektif kebijakan publik, gagasan ini layak menjadi bagian dari agenda reformasi politik pasca-amandemen UUD 1945. Pembatasan masa jabatan anggota DPR tidak boleh dipahami sebagai pembatasan hak politik warga negara, melainkan sebagai mekanisme konstitusional untuk menjamin kesetaraan kesempatan (equality of opportunity) dalam kompetisi politik. Demokrasi yang sehat bukan hanya menjamin hak untuk dipilih, tetapi juga memastikan adanya ruang yang adil bagi lahirnya pemimpin-pemimpin baru.
Namun demikian, implementasi kebijakan ini memerlukan desain yang komprehensif. Pembatasan periode tanpa reformasi internal partai berpotensi hanya memindahkan dominasi elite dari parlemen ke struktur kepartaian. Oleh karena itu, perubahan konstitusi perlu diiringi dengan penguatan demokrasi internal partai, kaderisasi yang transparan, rekrutmen politik berbasis merit, serta peningkatan kualitas pendidikan politik. Pilihan kebijakan juga dapat diarahkan pada pembatasan masa jabatan berturut-turut, sehingga mantan anggota DPR tetap memiliki kesempatan kembali setelah jeda tertentu.
Lebih jauh, kajian akademik ini diharapkan tidak berhenti sebagai wacana normatif atau pemenuhan syarat akademis semata, melainkan menjadi jembatan konseptual antara realitas politik yang dihadapkan pada kepentingan kekuasaan dengan kondisi ideal demokrasi konstitusional yang dicita-citakan bangsa. Temuan dan rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi referensi objektif bagi pembentuk undang-undang, partai politik, akademisi, masyarakat sipil, serta seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan arah reformasi kelembagaan politik Indonesia. Dengan demikian, setiap perubahan konstitusi yang dilakukan benar-benar berorientasi pada penguatan kualitas demokrasi, peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif, dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang semakin adil, akuntabel, inklusif, serta berpihak pada kepentingan rakyat dan pembangunan nasional yang berkelanjutan (*)