Masohi,Kapatanews.com – Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awat Amir menjadi rmanusia pertama dalam Pendataan Sensus Ekonomi tahun 2026 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku Tengah.
Pendataan dilakukan langsung oleh dua petugas sensus BPS Maluku Tengah, yaitu Augela As Syura dan Umi Kalsum Kaimudin pada Senin (15/06/2026) bertempat di Ruang Rapat Bupati Maluku Tengah. Pendataan Sensus Ekonomi (SE) 2026 tersebut meliputi data keluarga dan skala usaha non pertanian.
Dirinya memberikan apresiasi Kepada BPS Maluku Tengah dan Tim atas segala persiapan dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Ia juga menekankan keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada ketersediaan pemutahkran data yang benar . Tanpa itu, kebijakan rawan meleset dari sasaran.
“Melalui SE2026, pemerintah akan memperoleh peta jelas tentang jumlah usaha, persebaran pelaku ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan adopsi teknologi digital di berbagai sektor, termasuk perdagangan, jasa, pariwisata, industri pengolahan, hingga ekonomi kreatif berbasis teknologi”
SE 2026 merupakan investasi informasi bangsa. Data yang dihasilkan akan dipakai untuk mengidentifikasi potensi unggulan daerah, menyusun program pemberdayaan yang tepat sasaran, meningkatkan kualitas layanan publik, dan menarik investasi.
Partisipasi Masyarakat Kunci Sukses SE 2026
Partisipasi masyarakat dalam Sensus Ekonomi 2026 sangatlah penting. Hal ini sangat baik bagi para pelaku usaha. Masyarakat diharapkan dapat mendukung program ini dengan memberikan informasi data yang benar. Para petugas BPS agar dapat bekerja secara profesional dan berintegritas dengan harapan dapat menjaga kerahasiaan data sesuai UU No. 16 Tahun 1997, dan data yang diperoleh dapat digunakan untuk kepentingan statistik pembangunan.
Diakhir pertemuannya, Bupati Zulkarnain menghimbau kepada masyarakat agar dapat memberikan data dan informasi yang sebenar-benarnya dan transparan kepada petugas sensus. Karena data yang diberikan merupakan potret ekonomi riil dan menjadi acuan bagi pondasi pembangunan ekonomi Maluku Tengah dalam menyusun kebijakan daerah, tutupnya (KN-03)