Setiap penegakan hukum yang dilakukan mulai dari tahap pemanggilan, penangkapan hingga penahanan harus digunakan untuk melindungi masyarakat, bukan untuk menekan atau menakuti masyarakat karena dibalik setiap kewenangan yang diberikan negara ada kepercayaan yang harus dijaga – dibalik setiap penegakan hukum ada hak warga negara yang harus dilindungi dan dibalik setiap seragam Bhayangkara ada kehormatan institusi yang tidak boleh di korbankan
Maluku, Kapatanews.com – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memberikan arahan tegas kepada jajaran Reserse agar selalu menggunakan kewenangan penegakan hukum yang kuat untuk selalu mengayomi masyarakat bukan untuk menekan rakyat- mulai dari proses pemanggilan, penangkapan hingga penahanan
Arahan ini disampaikan Kapolri dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Bareskrim Polri, Kamis (12/11/2026). Dalam araham tersebut Kapolri mengingatkan, Kewenangan Reserse adalah untuk mengayomi masyarakat
Dalam arahannya itu, Kapolri menekankan pentingnya memiliki profesonalisme dan integritas diri setiap personel dalam penegakan hukum, mulai dari tahap pemanggilan, penangkapan hingga penahanan harus digunakan untuk melindungi masyarakat, bukan untuk menekan atau menakuti warga
” Setiap penegakan hukum yang dilakukan mulai dari tahap pemanggilan, penangkapan hingga penahanan harus digunakan untuk melindungi masyarakat, bukan untuk menekan atau menakuti masyarakat” tegass Kapolri
Peringatan keras Kapolri ini berkaitan dengan banyak ditemukannya penyalahgunaan kewenangan dalam penegakan hukum serta rekayasa perkara yang dilakukan oleh pihak Reserse.
Ia mengingatkan jajarannya bahwa Doktrin penegakan hukum yang kuat harus berjalan bersama masyarakat bukan berdiri di atasnya- mejaga integritas, bersikap terbuka dan jauhi sikap arogan yang dapat merusak citra institusi
Menurutnya penegakan hukum bukan sekedar urusan administrasi tetapi merupakan amanah yang bersentuhan langsung dengan hak asasi manusia yang harus dipertanggungjawabkan.
Kapolri juga menyampaikan 3 poin pesan penting yang ia sampaikan saat melakukan pertemuan dengan Komisi III DPR RI untuk senantias diingat dan dilaksanakan oleh jajaran Reserse :
- Dibalik setiap kewenangan yang diberikan negara ada kepercayaan yang harus dijaga
- Dibalik setiap penegakan hukum ada hak warga negara yang harus dilindungi
- Dibalik setiap seragam bayangkara ada kehormatan institusi yang tidak boleh di korbankan
Lebih jauh Kapolri menjelaskan Tiga hal ini tidak cukup diucapkan melainkan wajib diwujudkan melalui 8 program prioritas Polri, dimana Reserse memikul peran utama pada program prioritas ke-4 yaitu Penguatan bidang penegakan hukum” ucapnya
Kepercayaan masyarakat merupakan tanggungjawab besar yang harus dijaga melalui tindakan nyata. Jabatan adalah amanah dan setiap pelanggaran harus ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa ditekan dan rekayasa (KN-02)


