Ambon,Kapatanews.com – Akademisi UKIM Ambon,Dr Hobarth.W.Soselisa mengritik keras Aparat penegak Hukum (APH) baik Kepolisian maupun Kejaksaan terkait adanya tebang pilih dalam pemeriksaan proyek-proyek pemerintah yang sudah selesai di kerjakan dan dinikmati masyarakat.
Hal ini dikemukakan oleh Soselisa menangapi fenomena APH yang sering melakukan pemeriksaan dilapangan terkait pelaksanan proyek yang dilaksanakan oleh instansi terkait, sementara banyak proyek pemerintah yang lain sengaja dibiarkan mengambang.
Kepada media ini, Selasa (17/11/2026) Soselisa menegaskan pada prinsipnya kami mengsuport upaya penegakan hukum tetapi upaya penegakan hukum itu hendaknya didasari atas persamaan hukum dan tidak tebang pilih,ungkapnya
Menurutnya penegakan hukum oleh Kejaksaan dan Kepolisian terhadap pekerjaan proyek pemerintah harus dilakukan secara adil, transparan, dan tanpa tebang pilih. Jangan sampai penindakan hanya menyasar pihak-pihak atau instansi tertentu. Sementara dugaan penyimpangan pada proyek lainnya dibiarkan begitu saja
” Setiap proyek, baik yang bernilai kecil maupun besar, harus diperiksa berdasarkan aturan hukum dan bukti yang sama. Jangan ada perlakuan istimewa, intervensi, ataupun kepentingan tertentu” tegasnya
Hukum harus berdiri tegak, bukan tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Semua pihak harus diperlakukan sama di hadapan hukum.
” Kejaksaan dan Kepolisian diminta untuk tidak melakukan tebang pilih dalam penegakan hukum, khususnya terhadap instansi-instansi yang melaksanakan pekerjaan proyek pemerintah” akui akademisi UKIM Ambon
Setiap instansi harus mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Apabila terdapat dugaan penyimpangan, lakukan pemeriksaan secara profesional, objektif, transparan, dan berdasarkan bukti yang jelas.
Jangan sampai hanya instansi tertentu yang menjadi sasaran pemeriksaan, sementara instansi lain dengan pekerjaan dan kegiatan serupa tidak mendapatkan perlakuan yang sama, akuinya
Lebih jauh dirinya mengutip tagline Kejaksaan : Tajam ke Atas, Humanis ke Bawah”: Prinsip penegakan hukum yang tegas terhadap perkara besar (seperti korupsi), namun tetap mengedepankan keadilan restoratif dan sisi humanis bagi masyarakat kecil
Menurutnya tagline ini mempertegas penegakan hukum yang dilakukan tidak boleh tebang pilih dan semua orang maupun lembaga sama di mata hukum.
Sementara itu, Soselisa juga mengingatkan pihak Kepolisian terkait arahan tegas Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam Rapat kerja Teknis Bareskrim, Kamis (12/11/2026), dimana dalam kegiatan tersebut Kapolri dengan tegas memperingatkan pihak Reserse agar selalu menggunakan kewenangan penegakan hukum untuk mengayomi masyarakat, bukan untuk menekan dan menakuti rakyat – mulai dari dari proses pemanggilan, penangkapan hingga penahanan
Dijelaskan oleh Soselisa peringatan keras Kapolri ini harus ditindaklanjuti oleh Kapoda terkait dengan banyaknya laporan masyarakat tentang penyalahgunaan wewenang dalam penegakan hukum serta rekayasa perkara oleh pihak Reserse.
Soselisa berharap arahan tegas Kapolri ini bisa dilaksanakan oleh pihak penyidik dan tidak boleh tebang pilih dalam upaya penegakan hukum. Pinyidik harus profesioanl dan miliki integritas diri yang kuat dan tidak gelap mata dalam melaksanakan tugas.tutupnya (KN-02)


