Place Your Ad
Place Your Ad
Opini

Paradigma Baru Penegakan Hukum: Mencegah Kriminalisasi Proyek Strategis Di Daerah

×

Paradigma Baru Penegakan Hukum: Mencegah Kriminalisasi Proyek Strategis Di Daerah

Sebarkan artikel ini
Foto : Zadrack Ayal - Wakil Ketua DPD Golkar Maluku

Oleh : Zadrack Ayal – Wakil Ketua DPD Golkar Maluku

Ambon,Kapatanews.com – Kepercayaan publik (public trust) adalah modal sosial yang paling fundamental bagi institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat, legitimasi penegakan hukum akan melemah, dan kerja-kerja pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat (kamtibmas) akan kehilangan dukungan moral yang substansial.

Dalam konteks pengawasan pembangunan infrastruktur, khususnya proyek-proyek strategis pemerintah yang dikerjakan oleh instansi vertikal atau teknis lainnya di wilayah Maluku, peran Polri berada pada titik persimpangan yang sangat krusial: antara menjadi garda terdepan penegakan hukum yang objektif atau justru menjadi sumber ketakutan baru akibat penyalahgunaan kewenangan.

Penyalahgunaan kewenangan penegakan hukum – seperti merekayasa perkara (kriminalisasi) atau secara sengaja mencari-cari kesalahan administratif dan teknis pada proyek pemerintah demi kepentingan pribadi, kelompok, atau institusi – merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanat reformasi dan sumpah jabatan seorang aparat penegak hukum.

Di wilayah kepulauan seperti Maluku, di mana konektivitas antar wilayah sangat bergantung pada kelancaran pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, gangguan terhadap proses pengerjaan proyek akibat intervensi hukum yang tidak beretika akan berdampak langsung pada terhambatnya pertumbuhan ekonomi regional dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Oleh karena itu, aparat kepolisian dituntut untuk menjunjung tinggi profesionalisme, transparansi, dan integritas moral yang tinggi dalam menjalankan fungsi pengawasan maupun penegakan hukum di sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta pembangunan infrastruktur publik lainnya. Penegakan hukum yang berkeadilan harus didasarkan pada alat bukti yang sah dan permulaan yang cukup, bukan atas dasar asumsi subjektif, pesanan pihak tertentu, atau upaya mencari-cari celah kesalahan yang bersifat administratif murni untuk tujuan pemerasan atau intimidasi terhadap pelaksana proyek.

Kesalahan dalam proyek konstruksi, seperti keterlambatan jadwal akibat faktor geografis ekstrem, cuaca ekstrem di Maluku, atau kendala logistik kepulauan, seringkali merupakan persoalan perdata, administratif, atau wanprestasi kontraktual yang penyelesaiannya berada di ranah hukum administrasi negara dan perdata, bukan serta-merta ranah pidana korupsi.

Ketika Polri mampu membedakan secara tegas antara tindak pidana korupsi yang nyata merugikan keuangan negara (dengan mens rea atau niat jahat yang jelas) dan kekhawatiran administratif atau kegagalan teknis murni, di situlah kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian akan tumbuh dan mengakar dengan kuat. Kemitraan strategis antara aparat penegak hukum dan instansi pemerintah atau instansi teknis seharusnya difokuskan pada upaya pencegahan (preventif) dan pendampingan hukum yang konstruktif, seperti melalui Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan, dan Pembangunan (TP4) atau mekanisme koordinasi pengawasan internal yang transparan.

Keterbukaan informasi dan akuntabilitas dalam penanganan perkara hukum menjadi kunci utama agar publik tidak melihat Polri sebagai alat kekuasaan atau instrumen penekanan politik, melainkan sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang adil tanpa pandang bulu. Di Maluku, tantangan geografis dan sosial-budaya menuntut kehadiran polisi yang humanis namun tegas terhadap kejahatan yang sesungguhnya, bukan polisi yang menebar ketakutan di tengah upaya pemerintah daerah dan pusat mempercepat pembangunan infrastruktur demi pemerataan keadilan sosial.

Penyidik dan penyelidik kepolisian yang profesional harus memiliki kompetensi yang memadai dalam memahami hukum administrasi pemerintahan dan hukum kontrak konstruksi, sehingga tidak mudah diombang-ambingkan oleh informasi yang menyesatkan atau laporan palsu yang didasari persaingan tidak sehat antar-kontraktor. Pengawasan melekat dari unsur pengawasan internal Polri, seperti Divisi Propam dan Itwasum, harus berjalan secara efektif untuk menindak tegas setiap oknum anggota yang terbukti melakukan rekayasa kasus (obstruction of justice atau kriminalisasi) terhadap proyek-proyek strattegis pemerintah di daerah.

Masyarakat Maluku yang semakin kritis dan cerdas tentu memantau setiap dinamika penegakan hukum di daerah mereka; tindakan yang mencederai keadilan akan berakibat pada erosi kepercayaan yang masif dan hilangnya legitimasi moral institusi kepolisian di mata publik setempat. Sebaliknya, apabila Polri hadir sebagai penegak hukum yang bersih, berintegritas, dan tidak pandang bulu dalam memberantas korupsi yang benar-benar merugikan negara tanpa mengganggu iklim investasi dan percepatan pembangunan, maka marwah dan wibawa institusi kepolisian akan semakin disegani dan dicintai rakyat. Kolaborasi antara penegak hukum, lembaga pengawas independen, akademisi, dan masyarakat sipil di Maluku sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem pengawasan proyek infrastruktur yang sehat, objektif, dan bebas dari praktik-praktik transaksional yang mencederai hukum.

Pembangunan infrastruktur publik, seperti jalan dan jembatan di Maluku adalah urat nadi kehidupan masyarakat yang menghubungkan satu pulau dengan pulau lainnya; menghalanginya melalui proses hukum yang direkayasa sama artinya dengan menghambat hak-hak dasar masyarakat Maluku untuk menikmati kesejahteraan dan mobilitas yang layak.

Oleh sebab itu, komitmen pimpinan Polri di semua tingkatan untuk membersihkan institusi dari praktik-praktik “cari-cari kesalahan” proyek pemerintah harus diterjemahkan secara nyata ke dalam SOP operasional penyidikan yang ketat, akuntabel, dan dapat diuji secara terbuka di muka hukum. Kepercayaan masyarakat bukanlah sesuatu yang diberikan secara cuma-cuma, melainkan sebuah amanah yang harus diraih dan dijaga setiap saat melalui konsistensi antara perkataan, tindakan, dan kepatuhan mutlak terhadap prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis dan berkeadilan (redaksi)

Ikuti Kami untuk Informasi menarik lainnya dari KAPATANEWS.COM Di CHANNEL TELEGRAM Dan CHANNEL WHATSAPP