Ambon,Kapatanews.com – Kasus dugaan korupsi dana hibah dan bantuan sosial (Bansos) tahun 2023 yang melibatkan anggota dan mantan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah kembali dipertanyakan oleh publik Maluku,pasalnya sejak kasus ini ditangani oleh Kajari Maluku Tengah dan Polda Maluku, sampai detik ini para saksi yang diperiksa belum jelas status hukumnya.
Hal ini di pertanyakan oleh tokoh Pemuda Maluku, Wilson Rahayaan, Sekretaris KNPI Kota Ambon, Rabu (18/11/2026) Menurutnya dugaan korupsi Dana Bansos Rp 8,1 Miliar – Rp 9,7 Miliar yang ditangani oleh Kejari Maluku Tengah dan dana Hibah Bagian Kesra Rp 12 Miliar yang ditangani Polda Maluku telah selesai diperiksa, tetapi belum diumumkan status hukumnya,ungkap Rahayaan
“Kasus ini dari penyelidikan telah ditingkatkan ke penyidikan baik itu dari Reskrimsus Polda Maluku maupun pihak Kajari Maluku Tangah dan saudara Hasan Alkatiri telah mengembalikan uang ratusan juta rupiah terkait kerugian perkara bansos dan dana hibah tersebut” tegas Rahayaan
Menurutnya dengan dikembalikannya uang ratusan juta rupiah oleh Hasan Alkatiri selaku Anggota DPRD Maluku Tengah telah membuktikan bahwa yang bersangkutan bersalah dan telah mengakui perbuatanya.
Lebih jauh Rahayaan menjelaskan dengan dikembalikanya uang tersebut bukan berarti proses hukum dihentikan tetapi proses penyidikan tetap berjalan,ungkapnya.
Kinerja Reskrimsus Polda Maluku Dipertanyakan
Kinerja Reskrimsus Polda Maluku kini mendapat soroton publik, kali ini soroton tersebut datang dari Sekretaris KNPI Kota Ambon, Wilson Rahayaan setelah sebelumnya LSM Pukat Seram menyoroti kinirja Reskrimsus Polda Maluku (11/11/2026)
Menurut Rahayaan, mestinya pihak Reskrimsus sudah harus menetapkan status hukum Hasan Alkatiri setelah perkara ini naik ke penyidikan, dimana diketahui Alkatiri telah mengembalikan uang ratusan juta rupiah tersebut
” Lambatnya penanganan status hukum oleh pihak reskrimsus Polda Maluku bisa memunculkan kecurigaan dan spekulasi liar di ruang publik, Kami mencurigai ada permainan dibalik hasil penyidikan Reskrimsus Polda Maluku terhadap status hukum Hasan Alkatiri dan anggota DPRD Malteng lainnya” beber Rahayaan
Rahayaan mengingatkan pihak Reskrmsus Polda Maluku, untuk bekerja sesuai dengan arahan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, dimana dalam Rapar Kerja Teknis Bareskrim tetanggal 12 November 2026, Kapolri jelas memberikan peringatan keras bagi pihak reserse dalam bekerja tidak boleh menekan rakyat dan merekayasa perkara.
” Kalau yang masih mau tidak berubah, saya ingatkan ya, para kasat reskrim jangan coba-coba, jangan ngetes ngetes saya , saya pecat. Masih banyak anggota yang kerjanya benar, kepercayaan masyarakat kepada kita jangan disalahgunakan, jangan melacurkan diri kalian hanya untuk menerima sesuatu, kemudian kalian melacurkan institusi ini. Saya tidak mau, mau dari LP nau gelar naik sidik bayar-mau tetapkan tersangka bayar. Saya minta mulai hari ini tinggalkan. Sekarang ini budaya baru,Polisi bersama masyarakat, mari kita bersama-sama berubah memberikan pelayanan bidang penegakan hukum dengan baik” tegas Kapolri
Rahayaan menegaskan arahan Kapolri ini sangat tegas dan tidak main-main. Dirinya berharap pihak Disreskrimsus Polda Maluku secepatnya mengumumkan status hukum Hasan Alakatiri, anggota DPRD Maluku Tengah
“Kami mendesak Pihak Ditreskrimsus Polda Maluku untuk secepatnya mengumumkan status hukum terperiksa. Jika dalam waktu dekat status hukum terperiksa tidak diumumkan, maka kami secara resmi akan menyurati Kapolri terkait penanganan kasus ini” tegasnya
Diinya berharap pihak Disresrimsus Polda Maluku lebih profesional dan memilki integritas diri dalam proses penanganan penegakan hukum atas dugaan korupsi dana hibah dan bantuan sosial (Bansos) tahun 2023 atau kasus lainya (KN-12)


