Place Your Ad
Place Your Ad
Opini

Membaca Pergantian Ketua Partai Demokrat Di Tengah Dominasi Politisi Muda Dalam Kepemimpinan Partai Politik Di Maluku

×

Membaca Pergantian Ketua Partai Demokrat Di Tengah Dominasi Politisi Muda Dalam Kepemimpinan Partai Politik Di Maluku

Sebarkan artikel ini
Foto : Halimun Saulatu- Calon Ketua Demokrat Maluku

By: Dr. William H. Soselisa

Ambon,Kapatanews.com – Musyawarah Daerah (Musda) VI Partai  Demokrat Provinsi Maluku yang digelar  pada Sabtu, 21 November 2026, menandai  fase krusial regenerasi kepemimpinan partai berlambang bintang  mercy itu. Kontestasi  kursi Ketua DPD periode 2026–2031  mempertemukan dua figur: Bupati Maluku  Tenggara dua periode, M. Thaher Hanubun, yang mengantongi  delapan rekomendasi  DPC, dan Halimun Saulatu,  Bendahara DPD sekaligus Ketua Fraksi Demokrat DPRD  Provinsi Maluku, dengan empat  rekomendasi.   Di tengah ketimpangan angka tersebut, Dewan Pimpinan Pusat (DPP)  perlu membaca konteks struktural yang  lebih luas sebelum  menetapkan keputusan  akhir, sebab peta politik Maluku kini  tengah didominasi generasi baru politisi yang  membawa gaya  kepemimpinan segar dan  berbasis kerja.

Secara empiris, hampir seluruh partai politik nasional di Maluku hari  ini dipimpin figur  generasi baru: Gerindra oleh Hendrik  Lewerissa yang kini juga Gubernur Maluku- NasDem oleh Wakil  Gubernur Abdullah Vanath – PDIP oleh Ketua DPRD Benhur George Watubun –  Golkar oleh Umar Lessy – Perindo oleh Titi Kurnala – PPP  oleh  Reza Bahweres dan PKB oleh Basri Damis. Sejumlah di antaranya bahkan  berasal dari jajaran pimpinan organisasi  kepemudaan (OKP) sebelum menduduki  kursi ketua partai. Fenomena ini  menegaskan bahwa kepemimpinan generasi muda bukan lagi  anomali, melainkan arus utama politik lokal Maluku yang menuntut  setiap partai menyesuaikan diri.

Literatur institusionalisasi partai  menegaskan bahwa  keberlanjutan organisasi ditentukan oleh kemampuan melakukan regenerasi tanpa memutus kontinuitas nilai dan solidaritas kader.  Dari perspektif kajian partai politik, tren tersebut merupakan  adaptasi rasional terhadap perubahan struktur demografis pemilih, tuntutan politik yang lebih partisipatif, serta kebutuhan pembenahan kelembagaan partai dari bawah. Partai yang gagal bergenerasi  berpotensi kehilangan relevansi elektoral, terutama menjelang  Pemilu 2029. Dengan demikian, pertanyaan bagi DPP Partai  Demokrat bukan lagi apakah perlu memilih pemimpin muda,  melainkan pemimpin muda mana yang paling kokoh akar  kaderisasinya dan paling siap memimpin konsolidasi.

Pada konteks itulah pencalonan Halimun Saulatu layak mendapat  perhatian serius DPP. Secara biografis, Halimun menempuh jalur  kaderisasi yang utuh. Ia dibesarkan dalam tradisi aktivisme PMII yang dijalaninya di Makassar, mengasah kapasitas kepemimpinan di  lingkungan DPD KNPI Maluku, lalu memilih Partai Demokrat sebagai kendaraan politik sejak awal. Dari dapil Maluku Tengah, ia terpilih  menjadi anggota DPRD Maluku Tengah periode 2009–2014,  kembali masuk DPRD Provinsi Maluku melalui mekanisme  pengganti antar waktu periode 2019–2024, dan kini  terpilih kembali periode 2024–2029 serta dipercaya sebagai Ketua  Fraksi Demokrat. Di struktur partai, ia dipercaya sebagai Bendahara DPD dan Pelaksana Tugas Ketua DPC Maluku Tengah. Rangkaian  jejak ini menunjukkan politisi muda yang energik, tenang, rendah hati, namun memiliki jaringan organisasi luas dari tingkat desa hingga  provinsi. Ia pula sosok yang dikenal mampu menjaga komunikasi  politik dengan kader lintas DPC, modal penting untuk merapatkan  barisan pasca musda.

Setidaknya empat pertimbangan strategis dapat diajukan kepada  DPP. Pertama, keberpihakan pada kader murni menjawab risiko  historis Partai Demokrat Maluku. Pengalaman Abdullah Vanath,  yang pernah memimpin DPD Demokrat Maluku pada 2013 namun  kemudian berlabuh ke NasDem dan menjadi Wakil Gubernur,  mengingatkan bahwa kesetiaan kader adalah modal yang sukar  digantikan; Halimun adalah anak kandung partai yang menempuh  seluruh tangga kaderisasi secara internal. Kedua, kandidat petahana kepala daerah mengandung dilema beban ganda antara tugas  pemerintahan dan konsolidasi partai; Demokrat membutuhkan ketua DPD yang dapat bekerja penuh waktu membangun elektabilitas  menuju 2029. Ketiga, angka rekomendasi DPC bukan satu-satunya  instrumen penilaian; DPP memiliki ruang pertimbangan kualitatif  atas integritas, elektabilitas, dan kapasitas konsolidasi. Keempat,  memilih Halimun berarti menyelaraskan Demokrat Maluku dengan  tren kepemimpinan muda yang tengah menguasai panggung politik daerah. Perubahan kepemimpinan yang terencana menjauhkan  partai dari krisis internal pasca kontestasi dan memperkuat legitimasi kepengurusan baru di mata kader.

Dengan demikian, menetapkan Halimun Saulatu sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Maluku bukan sekadar pilihan atas figur, melainkan keputusan strategis untuk menempatkan partai sejalan dengan  arus besar politik Maluku. Musda VI menjadi momentum bagi DPP  untuk menegaskan komitmen regenerasi berbasis kaderisasi, sekaligus memastikan Demokrat hadir sebagai partai yang modern , terbuka, dan inklusif dalam persaingan elektoral 2029 (redaksi)

Ikuti Kami untuk Informasi menarik lainnya dari KAPATANEWS.COM Di CHANNEL TELEGRAM Dan CHANNEL WHATSAPP