Maluku, Kapatanews.com – Partai Gerindra mendukung usulan agar pemilihan kepala daerah, baik di tingkat gubernur maupun bupati dan wali kota, dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di masing-masing daerah.
Sebagaimana dilansir espose.id, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Sugiono, mengatakan mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD patut dipertimbangkan untuk diterapkan ke depan.
“Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota, ataupun di tingkat gubernur,” ujar Sugiono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (29/12/2025).
Menurut Sugiono, Partai Gerindra memandang pemilihan kepala daerah melalui DPRD dapat dilakukan dengan lebih efisien dibandingkan mekanisme pemilihan langsung yang selama ini diterapkan.
Ia menjelaskan, efisiensi tersebut mencakup proses penjaringan kandidat, mekanisme pemilihan, penggunaan anggaran, hingga ongkos politik yang harus dikeluarkan sampai pemilihan kepala daerah terlaksana.
Sugiono mencontohkan, pada 2015 dana hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah hampir mencapai Rp7 triliun. Jumlah tersebut, kata dia, terus meningkat hingga pada 2024 dana hibah pilkada dari APBD tercatat lebih dari Rp37 triliun.
“Itu merupakan jumlah yang bisa digunakan untuk hal-hal lain yang sifatnya lebih produktif, upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rakyat. Saya kira ini adalah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan,” ujarnya, seperti dikutip dari espose.id.
Selain anggaran, Sugiono juga menyoroti tingginya ongkos politik yang harus ditanggung calon kepala daerah. Ia menilai biaya politik yang mahal kerap menjadi hambatan bagi individu yang memiliki kapasitas dan kompetensi untuk maju sebagai kepala daerah.
“Ini yang juga kita harus evaluasi. Kita harus cari bagaimana supaya orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara bisa maju tanpa harus dihalang-halangi oleh angka dan biaya kampanye yang luar biasa,” kata Menteri Luar Negeri itu.
Sugiono menegaskan, pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak menghilangkan esensi demokrasi. Pasalnya, anggota DPRD yang memilih kepala daerah merupakan wakil rakyat yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan umum.
Ia juga menilai mekanisme tersebut tetap dapat diawasi oleh masyarakat secara lebih ketat. Menurut dia, partai politik yang ingin tetap dipercaya di daerah harus mengikuti kehendak konstituennya.
“Kalau partai politik itu ingin bertahan atau tetap hadir di daerah-daerah tersebut, tentu saja mereka harus mengikuti apa yang menjadi kehendak konstituennya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sugiono meyakini pemilihan kepala daerah melalui DPRD berpotensi mengurangi polarisasi yang kerap terjadi di tengah masyarakat saat pemilihan langsung.
Partai Gerindra, kata dia, mendukung agar wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD dibahas dan dikaji secara mendalam dengan melibatkan seluruh unsur dan elemen terkait guna menentukan mekanisme yang paling tepat.
Ia menambahkan, masyarakat tetap harus memiliki akses untuk mengawal aspirasi yang disalurkan melalui perwakilannya di lembaga legislatif.
“Jangan sampai kemudian ini berkembang menjadi sesuatu yang sifatnya tertutup,” ujar Sugiono. (KN-07)