Saumlaki, Kapatanews.com – Belum terbayarnya sejumlah hak masyarakat memicu ketegangan di internal pemerintah desa Wunlah, Kecamatan Wuarlabobar, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Selasa, (2/6/2026).
Kepala desa dan bendahara desa terlibat perselisihan terbuka pada Sabtu (30/5/2026), saat warga masih berada dalam suasana berkabung.
Menurut keterangan sejumlah warga, perselisihan itu terjadi di sekitar kediaman kepala desa dan disertai adu mulut yang terdengar oleh masyarakat sekitar. Keributan tersebut memicu perhatian warga yang sedang berada di lokasi kedukaan.
Sejumlah sumber di desa menyebut ketegangan itu diduga berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa, khususnya sejumlah hak masyarakat yang hingga kini disebut belum dibayarkan. Beberapa di antaranya adalah insentif kader Posyandu, guru TK PAUD, serta kegiatan yang telah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
“Orang masih berduka, tetapi suasana pagi itu justru diwarnai pertengkaran. Banyak warga yang menyaksikan dan merasa prihatin,” kata seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Belum terealisasinya sejumlah pembayaran tersebut mulai memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai pelaksanaan program dan penggunaan anggaran desa. Warga berharap pemerintah desa dapat memberikan penjelasan agar tidak menimbulkan spekulasi yang semakin luas.
“Yang dipertanyakan masyarakat adalah hak-hak yang sudah dianggarkan tetapi belum diterima. Kami berharap ada penjelasan terbuka kepada warga,” ujar warga lainnya.
Seorang tokoh masyarakat menilai persoalan tersebut perlu diselesaikan melalui mekanisme pemerintahan dan administrasi yang berlaku. Menurutnya, perbedaan pendapat di internal pemerintah desa tidak seharusnya berkembang menjadi konflik terbuka yang disaksikan masyarakat.
“Kalau ada masalah administrasi dan keuangan, sebaiknya diselesaikan melalui rapat resmi dan berdasarkan dokumen yang ada. Itu lebih baik daripada mempertontonkan perselisihan di depan masyarakat,” katanya.
Peristiwa tersebut juga mendorong munculnya permintaan agar dilakukan penelusuran terhadap realisasi program dan penggunaan anggaran desa. Warga berharap seluruh hak masyarakat yang belum dibayarkan dapat segera diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, sejumlah warga meminta instansi pengawas yang berwenang melakukan pembinaan dan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi permasalahan administrasi atau tata kelola keuangan desa. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa.
Hingga berita ini ditulis, Kepala Desa Wunlah maupun Bendahara Desa Wunlah belum memberikan tanggapan resmi terkait peristiwa tersebut. Upaya konfirmasi yang dilakukan media kepada kedua pihak masih belum memperoleh jawaban. (KN-07)