Saumlaki, Kapatanews.com – Sejumlah persoalan pengelolaan Dana Desa di Desa Wunlah, Kecamatan Wuarlabobar, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, kembali menjadi sorotan publik. Selasa, (2/6/2026).
Tokoh pemuda setempat, Melson Masela, mendesak Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap penggunaan anggaran desa yang dinilai belum memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Melson Masela pada Minggu (31/5/2026), menyusul berbagai pemberitaan dan keluhan masyarakat terkait kondisi pembangunan desa yang dinilai belum berjalan optimal meskipun Dana Desa terus dikucurkan setiap tahun.
Menurut Melson, selama ini pemuda Desa Wunlah memilih diam dan memberikan kesempatan kepada pemerintah desa untuk menjalankan program pembangunan. Namun, ia menilai berbagai program yang dibiayai melalui Dana Desa belum menunjukkan hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kami, pemuda Desa Wunlah, sudah terlalu lama diam melihat kampung kami jalan di tempat. Dana desa turun setiap tahun, tetapi hasilnya tidak pernah sampai ke tangan masyarakat,” kata Melson Masela.
Ia menyebut sejumlah program yang sebelumnya dijanjikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga kini belum terlihat manfaatnya. Di antaranya pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), fasilitas pendukung kelompok nelayan, sarana kelompok pertanian, hingga pemanfaatan kantor desa.
“BUMDes yang katanya menjadi tumpuan ekonomi warga hanya tinggal wacana. Kantor desa yang dibangun menggunakan uang negara terlihat tidak dimanfaatkan secara maksimal. Perahu untuk kelompok nelayan tidak ada, sementara bak penampung air untuk kelompok pertanian juga terbengkalai. Banyak program yang hanya tinggal nama,” ujarnya.
Melson juga menyoroti anggaran kepemudaan yang menurutnya tercantum dalam dokumen perencanaan desa setiap tahun. Namun, kata dia, sejak 2025 hingga 2026, para pemuda tidak pernah menerima dukungan program maupun bantuan kegiatan yang bersumber dari anggaran tersebut.
“Selama ini kami ingin mengembangkan kegiatan olahraga, tetapi fasilitas dasar seperti bola dan net saja tidak tersedia. Padahal setiap tahun ada pos anggaran untuk pemuda. Kami berharap ada penjelasan terkait penggunaan anggaran tersebut,” katanya.
Selain menyoroti aspek anggaran, Melson menilai komunikasi dan koordinasi antara pemerintah desa dengan berbagai pihak perlu diperbaiki. Menurut dia, berbagai masukan yang disampaikan kepada pemerintah desa selama ini belum mendapat perhatian yang memadai.
Ia meminta Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar melalui Inspektorat melakukan pemeriksaan secara transparan terhadap seluruh penggunaan Dana Desa Wunlah agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
“Kami meminta Bupati dan Inspektorat turun langsung memeriksa persoalan ini. Jika memang tidak ada masalah, sampaikan kepada masyarakat. Tetapi jika ditemukan pelanggaran, maka harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Masyarakat berhak mendapatkan kepastian dan keadilan,” kata Melson.
Hingga berita ini disusun, pihak Pemerintah Desa Wunlah belum memberikan tanggapan terkait pernyataan tersebut. Upaya konfirmasi kepada pihak terkait masih terus dilakukan untuk memperoleh penjelasan dan keberimbangan informasi. (KN-07)