Saumlaki, Kapatanews.com – Dugaan penyalahgunaan keuangan Desa Wunlah, Kecamatan Wuarlabobar, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, kembali menjadi perhatian publik setelah seorang anak rantau asal desa tersebut turut menyampaikan sikapnya terhadap persoalan yang hingga kini masih menjadi perbincangan masyarakat. Selasa, (2/6/2026).
Sorotan terbaru datang dari Axel Rahanserang. Meski berada di luar daerah, ia mengaku mengikuti perkembangan yang terjadi di kampung halamannya dan merasa perlu menyampaikan pandangan atas dugaan yang sedang menjadi perhatian warga tersebut.
Menurut Axel, persoalan yang mencuat tidak dapat dipandang sebagai masalah administratif biasa. Ia menilai isu tersebut menyangkut kepentingan masyarakat yang selama ini menaruh harapan besar terhadap pengelolaan dana pembangunan desa.
“Penyalahgunaan keuangan Desa Wunlah harus benar-benar dituntaskan. Tidak bisa ditoleransi karena ini soal hak masyarakat,” kata Axel saat dimintai tanggapan terkait polemik yang berkembang di tengah masyarakat.
Ia mengatakan setiap dana yang dialokasikan pemerintah kepada desa memiliki tujuan yang jelas, yakni mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan warga melalui berbagai program yang telah direncanakan sebelumnya.
Karena itu, menurutnya, setiap penggunaan anggaran wajib dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka agar masyarakat mengetahui secara pasti arah dan manfaat dari dana yang telah diterima desa setiap tahunnya.
Axel mengaku prihatin karena hingga saat ini masih muncul berbagai pertanyaan dari masyarakat terkait realisasi sejumlah program yang tercantum dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa.
Sebagai putra daerah, ia menegaskan bahwa jarak bukan alasan untuk bersikap acuh terhadap persoalan yang sedang dihadapi masyarakat di kampung halaman. Ia menilai setiap warga memiliki tanggung jawab moral yang sama.
“Sebagai anak negeri tak harus diam jika hak rakyat saja sudah diabaikan. Sementara negara memberikan bantuan dana yang besar setiap tahun, tapi anggaran itu habis tanpa pertanggungjawaban yang jelas dan diduga penuh rekayasa belaka,” ujarnya.
Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa yang selama beberapa waktu terakhir menjadi bahan diskusi dalam berbagai forum informal warga.
Axel menyoroti sejumlah program yang menurutnya telah dimuat dalam APBDes, namun belum terlihat hasil maupun realisasinya secara nyata di tengah kehidupan masyarakat desa.
Menurut dia, pembangunan seharusnya dapat dirasakan langsung oleh warga melalui berbagai kegiatan yang memiliki dampak terhadap pelayanan publik, peningkatan ekonomi, maupun kebutuhan dasar masyarakat lainnya.
“Sejumlah program pembangunan yang ditetapkan dalam APBDes saja tidak jalan. Bagaimana nasib negeri ini ke depan?” kata Axel mempertanyakan efektivitas pelaksanaan program yang telah direncanakan tersebut.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap kebijakan pemerintah desa semestinya berorientasi pada kepentingan masyarakat luas dan bukan hanya mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu yang memiliki kedekatan dengan pengambil keputusan.
“Mau sampai kapan jadi penonton sementara pemerintah desa tak pernah melirik? Yang ada hanya melihat kepentingan pribadi, kelompok tertentu,” ujar Axel menambahkan.
Pernyataan itu menambah daftar kritik yang sebelumnya telah disampaikan sejumlah elemen masyarakat yang meminta adanya penjelasan terbuka mengenai pengelolaan dan penggunaan anggaran desa dalam beberapa tahun terakhir.
Sejumlah warga berharap pemerintah daerah melalui instansi yang berwenang dapat melakukan langkah-langkah pengawasan sesuai ketentuan agar seluruh informasi terkait pengelolaan keuangan desa menjadi terang dan tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan.
Masyarakat juga mendorong agar hasil pemeriksaan maupun audit yang dilakukan lembaga terkait dapat disampaikan secara transparan sehingga publik memperoleh kepastian mengenai berbagai dugaan yang berkembang selama ini.
Bagi sebagian warga, dana desa merupakan amanah yang harus diwujudkan dalam bentuk pembangunan nyata, pelayanan yang lebih baik, serta program yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Desa Wunlah maupun pejabat terkait yang disebut dalam berbagai tudingan tersebut belum memberikan keterangan resmi. (KN-07)