Saumlaki, Kapatanews.com – Suasana di Desa Lermatang, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Jumat (26/6/2026), tampak berbeda dari biasanya. Sejak pagi, aktivitas aparat keamanan, kendaraan dinas, serta para pejabat pemerintah memenuhi kawasan yang dipersiapkan sebagai lokasi groundbreaking Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela.
Di tengah hamparan lahan yang selama beberapa tahun terakhir menjadi perhatian pemerintah pusat, satu per satu rombongan pejabat tiba. Yang membedakan kunjungan kali ini bukan sekadar agenda peninjauan lapangan, melainkan hadirnya secara lengkap unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Maluku.
Menurut Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dody Triwinarto, kehadiran lengkap seluruh unsur Forkopimda Provinsi Maluku merupakan peristiwa pertama yang terjadi dalam proses persiapan pembangunan Blok Masela.
“Ini pertama kali seluruh unsur Forkopimda Provinsi hadir bersama meninjau langsung lokasi. Ini menunjukkan keseriusan kita semua dalam mendukung persiapan Groundbreaking Blok Masela,” ujar Pangdam kepada awak media.
Pernyataan tersebut menjadi penanda bahwa proyek energi nasional yang telah lama dinantikan kini memasuki tahapan yang semakin konkret. Pemerintah Provinsi Maluku bersama unsur TNI, Polri, kejaksaan, serta berbagai instansi terkait menunjukkan komitmen bersama mengawal salah satu proyek investasi terbesar di kawasan timur Indonesia.
Peninjauan lapangan dihadiri oleh Gubernur Maluku, Wakil Gubernur Maluku, Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dody Triwinarto, Kapolda Maluku, Komandan Kewilayahan Wilayah IX, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Saldi Le, unsur Kejaksaan Tinggi Maluku, serta sejumlah pimpinan perangkat daerah dan instansi teknis.
Di lokasi, pembahasan tidak hanya menyangkut kesiapan pelaksanaan groundbreaking, tetapi juga perkembangan proses penilaian aset masyarakat yang berada di area terdampak pembangunan.
Dalam dialog bersama masyarakat dan para pemangku kepentingan, Gubernur Maluku menjelaskan bahwa proses penilaian dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), lembaga independen yang berada di bawah pembinaan Kementerian Keuangan dan memiliki kewenangan melakukan penilaian secara profesional.
Penjelasan tersebut kemudian diperinci oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku sekaligus Ketua Tim Penertiban dan Pengendalian Provinsi, Saldi Le.
Menurut Saldi, KJPP bertugas melakukan penilaian terhadap tanaman tumbuh, bangunan, maupun berbagai aset masyarakat yang terdampak proyek.
“Hasil penilaian tersebut nantinya akan disampaikan kepada Gubernur untuk ditetapkan, termasuk daftar pihak yang berhak menerima ganti rugi. Seluruh proses dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya.
Pernyataan itu menjadi bagian penting dari tahapan yang tengah berlangsung. Sebab, bagi sebagian masyarakat, proses pendataan dan penilaian aset menjadi perhatian utama menjelang dimulainya pembangunan fisik.
Di sisi lain, pemerintah berupaya memastikan seluruh proses berlangsung sesuai mekanisme hukum sehingga memberikan kepastian bagi masyarakat maupun pelaksanaan proyek.
Sorotan berikutnya datang dari Pangdam XV/Pattimura. Selain menegaskan pentingnya sinergi seluruh unsur pemerintah, ia menyampaikan bahwa peninjauan lapangan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan persiapan berjalan sesuai rencana.
Menurutnya, keamanan menjadi faktor yang tidak dapat dipisahkan dari kelancaran pembangunan.
“Semua pihak harus memberikan dukungan. Jangan ada hambatan sehingga seluruh persiapan dapat berjalan cepat, aman, dan lancar,” ujarnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menggambarkan bahwa proyek berskala nasional seperti Blok Masela tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, tetapi juga membutuhkan koordinasi lintas sektor agar setiap tahap dapat berjalan sesuai jadwal.
Dalam kesempatan yang sama, Pangdam mengungkapkan pemerintah juga tengah mempersiapkan rencana kunjungan Presiden Republik Indonesia pada acara groundbreaking proyek tersebut.
“Kita membutuhkan dukungan dan doa seluruh masyarakat agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan sukses, termasuk pengamanan sehingga tamu negara dapat hadir dengan aman,” katanya.
Rencana kunjungan kepala negara itu menjadi indikator bahwa pemerintah pusat memberikan perhatian besar terhadap percepatan proyek yang selama bertahun-tahun menjadi bagian dari agenda strategis sektor energi nasional.
Di hadapan insan pers, Pangdam juga mengingatkan pentingnya penyampaian informasi yang akurat, berimbang, dan tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Ia berharap media terus menjalankan fungsi jurnalistik dengan mengedepankan fakta sehingga proses pembangunan dapat dipahami masyarakat secara utuh.
Selain itu, Pangdam mengajak masyarakat memberikan kepercayaan kepada pemerintah dalam menyelesaikan seluruh tahapan pembangunan, termasuk proses penilaian aset dan pemberian ganti rugi.
Menurutnya, manfaat proyek tersebut pada akhirnya akan kembali kepada masyarakat Maluku melalui pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, hingga pembangunan kawasan.
“Manfaat pembangunan ini pada akhirnya akan kembali kepada masyarakat Maluku sendiri melalui pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan pembangunan daerah,” ungkapnya.
Berdasarkan hasil peninjauan serta dialog yang berlangsung, masyarakat Desa Lermatang pada prinsipnya menyatakan dukungan terhadap pembangunan Blok Masela. Namun, mereka juga masih menantikan penyelesaian proses pendataan aset serta penetapan nilai ganti rugi berdasarkan hasil penilaian independen oleh KJPP.
Proses tersebut menjadi bagian yang terus dikawal pemerintah daerah agar berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Secara administratif, tahapan penilaian aset merupakan salah satu syarat penting sebelum memasuki pelaksanaan pembangunan fisik. Karena itu, pemerintah menekankan bahwa seluruh mekanisme dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta melibatkan lembaga yang memiliki kompetensi melakukan penilaian secara independen.
Kehadiran lengkap unsur Forkopimda Provinsi Maluku pada peninjauan ini juga memperlihatkan koordinasi yang semakin intensif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, serta instansi pendukung lainnya.
Momentum tersebut menjadi gambaran bahwa proyek Blok Masela kini memasuki fase yang semakin menentukan.
Meski demikian, sejumlah tahapan administratif masih terus berlangsung, termasuk penyelesaian proses penilaian aset masyarakat yang terdampak.
Hingga kegiatan peninjauan berakhir, seluruh agenda berlangsung dalam situasi aman dan kondusif.
Dalam kegiatan tersebut tidak muncul penolakan terbuka dari masyarakat yang hadir. Sebaliknya, perhatian warga lebih banyak tertuju pada penyelesaian proses pendataan dan penetapan ganti rugi yang sedang berjalan.
Berdasarkan informasi yang disampaikan pemerintah daerah dalam pertemuan tersebut, seluruh proses akan tetap mengikuti mekanisme yang berlaku dan hasil penilaian KJPP akan menjadi dasar penetapan pihak yang berhak menerima ganti rugi.
Feature ini disusun berdasarkan hasil peliputan lapangan, keterangan pejabat yang hadir dalam kegiatan, serta informasi resmi yang disampaikan Pemerintah Provinsi Maluku. Karena seluruh narasumber utama berasal dari pihak pemerintah dalam agenda tersebut, ruang tanggapan dari pihak lain yang memiliki pandangan berbeda belum muncul dalam forum itu.
Apabila pada perkembangan berikut terdapat informasi tambahan atau tanggapan dari pihak terkait lainnya, media berkewajiban memuatnya sebagai bagian dari pelaksanaan hak jawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. (KN-07)