Maluku, Kapatanews.com – Wali Kota Tual Akhmad Yani Renuat bersama Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dan bupati serta wali kota se-Maluku menemui Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Senin, 11 Mei 2026, di Kantor Ditjen SDA Kementerian PUPR Republik Indonesia, Jakarta.
Pertemuan tersebut membahas pembangunan dan peningkatan infrastruktur sumber daya air di Provinsi Maluku, termasuk kebutuhan prioritas pada sejumlah daerah kepulauan. Kota Tual menjadi salah satu wilayah yang menyampaikan usulan terkait penguatan infrastruktur dasar sektor sumber daya air nasional.
Wali Kota Tual Akhmad Yani Renuat mengatakan pemerintah daerah membutuhkan dukungan pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan infrastruktur sumber daya air. Menurutnya, kebutuhan tersebut berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat dan ketahanan air jangka panjang di Kota Tual saat ini.
Dalam pertemuan itu, Pemerintah Kota Tual menyampaikan sejumlah kebutuhan pembangunan infrastruktur, mulai dari penyediaan air baku hingga pengendalian banjir. Selain itu, pemerintah daerah juga mengusulkan penguatan sistem irigasi dan penataan wilayah pesisir yang dinilai membutuhkan perhatian pemerintah pusat segera.
“Pertemuan ini bertujuan memperjuangkan program prioritas sektor sumber daya air guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” kata Wali Kota Tual Akhmad Yani Renuat usai mengikuti pertemuan bersama jajaran pemerintah daerah se-Maluku di Jakarta, Senin, 11 Mei 2026.
Menurut Akhmad Yani Renuat, kondisi geografis wilayah kepulauan memerlukan pendekatan pembangunan yang berbeda dibandingkan daerah daratan lainnya. Karena itu, pemerintah daerah berharap program pembangunan sumber daya air dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah pesisir serta pulau kecil.
Ia menjelaskan, penyediaan infrastruktur air baku menjadi salah satu kebutuhan mendesak bagi masyarakat Kota Tual dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah daerah menilai peningkatan layanan air bersih sangat penting untuk mendukung pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat secara berkelanjutan.
Selain penyediaan air baku, Pemerintah Kota Tual juga menyoroti persoalan pengendalian banjir pada beberapa kawasan permukiman masyarakat. Menurut pemerintah daerah, peningkatan infrastruktur drainase dan pengelolaan aliran air diperlukan untuk meminimalkan dampak banjir saat musim penghujan berlangsung di wilayah tersebut.
“Kami sampaikan langsung kondisi dan kebutuhan riil di lapangan. Harapannya, ada percepatan program dari Ditjen SDA untuk Tual,” ujar Akhmad Yani Renuat terkait usulan pembangunan infrastruktur sumber daya air yang disampaikan kepada pemerintah pusat dalam pertemuan tersebut di Jakarta.
Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Mayjen TNI (Purn) Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw menyambut aspirasi yang disampaikan kepala daerah se-Maluku. Ia mengatakan pemerintah pusat berkomitmen membangun sinergi program pembangunan infrastruktur air bersama pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota secara berkelanjutan.
Menurut Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw, pembangunan sektor sumber daya air memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan daerah. Infrastruktur air dinilai berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan pembangunan ekonomi pada wilayah kepulauan Indonesia bagian timur.
“Pemerintah pusat akan terus menyinergikan program daerah dan pusat demi mendukung ketahanan air yang berkelanjutan,” kata Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw dalam pertemuan bersama kepala daerah se-Maluku di Kantor Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Republik Indonesia, Jakarta.
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dalam pertemuan tersebut turut menyampaikan kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar pada wilayah kepulauan. Pemerintah Provinsi Maluku menilai dukungan pemerintah pusat diperlukan untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan pelayanan masyarakat pada daerah dengan kondisi geografis kepulauan.
Pertemuan itu juga menjadi forum koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terkait sinkronisasi program pembangunan sumber daya air. Sejumlah kepala daerah menyampaikan kondisi infrastruktur wilayah masing-masing, termasuk tantangan pelayanan air bersih dan pengelolaan kawasan pesisir pada daerah kepulauan.
Pemerintah daerah berharap hasil pertemuan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui program pembangunan dan penganggaran pada sektor sumber daya air. Dukungan infrastruktur dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat ketahanan lingkungan di wilayah Provinsi Maluku secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Selain membahas kebutuhan pembangunan baru, pemerintah daerah juga menyampaikan pentingnya pemeliharaan infrastruktur sumber daya air yang telah tersedia. Pemeliharaan dinilai diperlukan agar fasilitas pelayanan air dapat berfungsi optimal dan mendukung aktivitas masyarakat dalam jangka waktu lebih panjang nantinya.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya kolektif Pemerintah Provinsi Maluku bersama pemerintah kabupaten dan kota dalam memperjuangkan pembangunan wilayah kepulauan. Pemerintah daerah berharap kolaborasi dengan pemerintah pusat dapat mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur dasar di Maluku secara bertahap dan merata.
Hingga pertemuan berakhir, belum disampaikan rincian program maupun alokasi anggaran yang akan direalisasikan pemerintah pusat untuk wilayah Maluku. Namun, pemerintah daerah berharap pembahasan lanjutan dapat segera dilakukan agar kebutuhan prioritas masyarakat memperoleh tindak lanjut sesuai rencana pembangunan nasional mendatang. (KN-07)