Oleh: Beni Oratmangun (Jurnalis)
Di meja adat Lermatang, rakyat berdarah-darah melepas 662 hektar tanah leluhur demi Blok Masela. Tapi di ruang sidang DPRD Tanimbar, kursi kosong melompong. Tidak ada gerak cepat. Tidak ada proteksi. Yang ada hanya hening dan etika yang mati.
Itu fakta. 30 Mei 2026, Tapal Batas LNG resmi. Tanah adat Lermatang yang jadi petuanan turun-temurun diklaim Kawasan Hutan Negara. Rakyat Tanimbar datang membawa prinsip Duan Lolat. Mereka korbankan anak cucu demi Tanimbar dan Maluku. Pertanyaannya, DPRD Tanimbar korbankan apa untuk rakyatnya?
Pesuruh Rakyat atau Big Bos Rakyat?
Konstitusi bilang DPRD itu wakil rakyat. Artinya pesuruh. Tugasnya dengar jeritan, kawal hak, gigit pemerintah kalau rakyat digilas. Tapi yang terjadi hari ini kebalik. Saat Lermatang teriak hak adatnya diabaikan, DPRD lebih sibuk jadi “Big Bos”. Datang telat, pulang cepat, sidang kosong. Rakyat datang dengan darah, DPRD balas dengan diam.
Kalau kursi DPRD hanya untuk stempel proyek, bubarkan saja. Rakyat Tanimbar tidak butuh Big Bos. Rakyat butuh pesuruh yang berani banting meja demi tanah adatnya.
Etika Mati, Moral Pudar
Etika itu sederhana. Rakyatmu berjuang, kau hadir. Rakyatmu diklaim tanahnya, kau pasang badan. Tapi DPRD Tanimbar pilih aman. Tidak ada interpelasi. Tidak ada pansus tanah adat. Tidak ada satu suara bulat bela Lermatang. Moral politik runtuh ketika wakil rakyat lebih takut kehilangan jabatan daripada kehilangan martabat konstituennya.
Bahasa tua Tanimbar bilang, petuanan adalah harga diri saudara perempuan. Orang Tanimbar mati karena saudara perempuan dan petuanan. Kalau DPRD diam saat petuanan Lermatang diinjak, berarti DPRD ikut menggali kubur harga diri Tanimbar sendiri.
Sejarah Akan Catat
30 Mei 2026 harus jadi garis. Bukan garis pengkhianatan, tapi garis keberanian. Sayangnya keberanian itu hanya datang dari Lermatang. Dari DPRD, yang muncul hanya absensi dan alasan. Padahal Tanimbar pintu selatan Maluku. Kalau pintu selatan roboh karena wakil rakyatnya tuli, seluruh rumah Maluku ikut goyang.
Pesan Akhir
Kepada DPRD Tanimbar, ingat. Kursi yang kalian duduki itu pinjaman dari rakyat. Gaji yang kalian terima itu keringat nelayan, keringat petani, keringat ibu-ibu jual sagu. Jangan tukar amanah itu dengan bungkam dan pragmatisme.
Lermatang sudah bayar lunas dengan tanah dan darah. Sekarang giliran DPRD bayar lunas dengan etika dan moral. Jangan sampai rakyat menulis epitaf untuk kalian. “Di sini berbaring DPRD Tanimbar. Mati bukan karena lawan, tapi karena diam saat rakyatnya disakiti.”